KPM Cemas! Ada Keterangan 'Gagal Transfer' ketika Cek Bansos, Hangus atau Hanya Tertunda?

Aplikasi cek bansos
Aplikasi cek bansos

AYOJAKARTA.COM - Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai resah setelah menemukan status "proses gagal transfer" saat mengecek bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi Cek Bansos.

Beberapa KPM yang awalnya menerima pencairan bantuan melalui PT Pos Indonesia kini khawatir jika bansos mereka, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tidak akan dicairkan lagi. Namun, apakah benar demikian?

Eka, melalui kanal Youtube Diary Bansos, menjelaskan bahwa status “proses gagal transfer” di aplikasi Cek Bansos sebenarnya tidak serta-merta berarti bahwa bantuan tidak akan dicairkan.

Baca Juga: Perbandingan 2 Smartphone Xiaomi Harga Rp4 Jutaan, Pilih Baterai Tahan Lama atau Kecepatan Ngebut?

Status ini memunculkan banyak tanda tanya, terutama bagi KPM yang awalnya menerima bantuan lewat PT Pos dan kini beralih ke kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Peralihan ini sering menimbulkan kebingungan mengenai nasib bantuan yang seharusnya diterima.

Salah satu KPM bahkan mengungkapkan kebingungannya di grup media sosial dan melalui pesan WhatsApp pribadi Eka, menanyakan apa arti dari status tersebut.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penerima manfaat, yang takut bantuan PKH atau BPNT mereka tak lagi dicairkan.

Meski begitu, Eka menjelaskan bahwa keterangan di aplikasi Cek Bansos atau situs resminya tidak memberikan informasi detail terkait apakah bansos masih akan dicairkan atau alasan di balik status tersebut.

Untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut, Eka menyarankan para KPM untuk mengecek kembali status mereka melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

SIKS-NG menyediakan informasi yang lebih detail dan sering kali menunjukkan bahwa status “proses gagal transfer” hanya merupakan bagian dari tahapan proses alih pencairan bantuan.

Dalam banyak kasus, status “gagal transfer” di aplikasi Cek Bansos sebenarnya menandakan bahwa KPM sedang dalam proses burekol atau peralihan pencairan dana ke kartu KKS.

Apabila proses ini selesai, KPM kemungkinan besar akan dibuatkan kartu KKS baru, yang kemudian bisa digunakan untuk pencairan bantuan berikutnya.

Baca Juga: Tren Angka Perceraian DKI Jakarta, Meski Hidup di Kota Metropolitan Tak Jamin 3 Alasan Kuat Ini Terhindari Loh

Namun, proses ini memerlukan beberapa tahapan verifikasi, seperti pengecekan rekening dan proses administratif lainnya, sebelum dana bantuan dapat dicairkan kembali.

Meski begitu, kepastian mengenai kapan bantuan akan dicairkan tetap menjadi pertanyaan besar bagi para KPM, dan sering kali tidak ada waktu yang jelas.

Untuk menghindari kesalahpahaman, Eka juga menyarankan agar para KPM berkonsultasi dengan operator SIKS-NG di tingkat desa atau pendamping sosial yang bertugas di wilayah mereka.

Pendamping sosial bisa memberikan informasi lebih lengkap mengenai proses pencairan bantuan dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kendala.

Jadi, meski status “proses gagal transfer” tampak mengkhawatirkan, hal ini bukan berarti bantuan PKH atau BPNT tidak akan dicairkan lagi.

Yang lebih penting adalah terus memantau perkembangan status melalui SIKS-NG dan berkomunikasi dengan pendamping sosial untuk memastikan bahwa bantuan yang menjadi hak KPM tetap bisa diterima sesuai jadwal.

Dengan demikian, para penerima bantuan sosial diharapkan lebih tenang dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa bantuan mereka telah dihentikan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# gagal transfer
# Cek Bansos
# KPM

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.