SELAMAT! SP2D Bansos PKH Sudah Turun, Benarkah untuk Periode Juli-September 2024 Peralihan Pos ke Kartu KKS? Ini Jawabannya

Ilustrasi. Bantuan Sosial PKH
Ilustrasi. Bantuan Sosial PKH

AYOJAKARTA.COM - Kabar gembira berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial tahun 2024 kembali disampaikan oleh petugas.

Di mana untuk surat pencairan dana atau biasa disebut dengan SP2D dari bantuan sosial PKH dikabarkan sudah turun.

Lantas, apakah bansos PKH yang dimaksud sudah SP2D adalah peralihan dari PT Pos ke Kartu KKS?

Untuk mengetahui informasi dan kejelasannya seperti apa, berikut penjelasan petugas yang dikutip dari tayangan Youtube Naura Vlog pada (18/10/24).

Baca Juga: Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Sebentar Lagi Dilaksanakan, Ini Dia Bansos yang akan Dilanjutkan dan Tidak di Pemerintahan yang Baru

Petugas menyebutkan bahwa dalam dua hari ini sudah ada surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Surat resmi yang disampaikan oleh pihak Kemensos RI tersebut adalah surat pencairan dana bantuan sosial.

Nah, apakah SP2D tersebut terkait pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT yang peralihan?

Atau tepatnya bansos PKH BPNT transisi dari PT Pos Indonesia ke Kartu KKS sudah mulai diproses untuk pencairannya?

Baca Juga: Cara Mudah Bikin HP Android Jadi Ngebut Lagi, Tak Perlu RAM Tambahan Apalagi Service

Jadi perlu diketahui, bahwa untuk surat resmi ataupun surat pencairan dana SP2D yang diturunkan oleh Kementerian Sosial RI ini untuk para KPM golongan berikut.

Yaitu adalah bagi para KPM yang bantuan sosialnya untuk periode 2024 terpantau belum diambil atau dicairkan.

Perlu diketahui bersama bahwa Kementerian Sosial RI memberikan tenggang waktu atau toleransi terkait penyaluran bantuan sosial atau pengambilan bantuan sosial PKH.

Untuk periode bulan keempat nanti akan dievaluasi kenapa KPM tersebut tidak mengambil bansosnya.

Tentunya ada beberapa penyebabnya, seperti apakah KPM tersebut sudah meninggal dunia, bekerja di luar negeri, tidak ditemukan, dan lain sebagainya.

Nantinya Kemensos RI meminta kepada pendamping sosial untuk mensurvey kembali para KPM yang tidak segera mengambil bantuannya tersebut.

Kemudian pendamping sosial juga akan melaporkan alasannya mengapa para KPM tersebut tidak segera mengambil bantuan sosialnya.

Selanjutnya, pendamping sosial harus mengirimkan datanya secepat mungkin terkait hasil survey terhadap para KPM tersebut.

Baca Juga: Ingin Cetak Kartu Ujian Tapi Malah Eror? Jangan Khawatir, Ini Tipsnya!

Karena nanti batas akhirnya apabila tidak ada keterangan juga, maka bantuannya akan dikembalikan ke kas negara.

Lalu yang paling penting adalah KPM tersebut tidak akan cair lagi untuk bansos PKH dan BPNT-nya atau diblacklist. 

Oleh karena itu bagi KPM yang mungkin tidak tahu ditetapkan sebagai penerima atau tidak, takutnya terdaftar sebagai KPM Validasi by Sistem maka mulai sekarang bisa lakukan hal ini.

Yaitu  menanyakan ke pihak pendamping sosial masing-masing apakah ada saldo yang masuk ke Kartu KKS-nya.

Jadi dari penjelasan petugas tersebut dapat diketahui bahwa SP2D yang turun bukan untuk pencairan PKH periode Juli-Agustus-September yang peralihan PT Pos ke Kartu KKS.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan sosial
# KPM
# PKH

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.