Bantuan Beras 20 Kg Plus Penebalan Rp400.000 Dimulai Bank Mandiri, BRI-BNI-BSI Menyusul

Ilustrasi. Bantuan beras 20 kg
Ilustrasi. Bantuan beras 20 kg

AYOJAKARTA.COM - Memasuki bulan Juli 2025, pencairan bantuan sosial pemerintah mengalami progres yang signifikan dengan berbagai program yang berjalan bersamaan.

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Sosial, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan kepada 42.979.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau mencapai 80,43% dari total penerima.

Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako telah disalurkan kepada 15.159.958 KPM sembako, yang setara dengan 82,95% dari keseluruhan penerima yang berhak.

Baca Juga: Catat! 5 SD Swasta Berkualitas Internasional di Jakarta Barat Buka Pintu Lewat SPMB 2025

Namun masih terdapat tantangan dalam proses distribusi, di mana sekitar 1.995.399 KPM PKH (19,4%) dan 2.723.515 KPM sembako (14,9%) masih dalam proses pembukaan rekening.

Selain itu, terdapat 1.162.000 KPM PKH dan 393.610 KPM sembako yang masih dalam tahap pembetulan data administratif.

Pencairan bantuan penebalan sebesar Rp400.000 untuk periode Juni-Juli 2025 telah dimulai sejak 30 Juni 2025, dengan Bank Mandiri sebagai bank penyalur pertama, diikuti oleh bank-bank lainnya seperti BRI, BNI, dan BSI, serta PT Pos Indonesia.

Sistem pencairan bantuan sosial Juli 2025 menerapkan mekanisme terintegrasi yang menggabungkan beberapa jenis bantuan sekaligus untuk efisiensi distribusi.

KPM BPNT yang belum menerima bantuan reguler akan mendapatkan total Rp1.000.000, yang terdiri dari bantuan BPNT senilai Rp600.000 untuk alokasi April-Mei-Juni 2025 ditambah bantuan penebalan sebesar Rp400.000 untuk periode Juni-Juli 2025.

Baca Juga: Simak! Tes Terstandar SPMB Jabar 2025 Tahap 2 Dimulai 3 Juli: Ini Link Download Aplikasi dan Ketentuannya

Bagi KPM BPNT yang sudah menerima bantuan reguler sebelumnya, mereka tetap berhak mendapatkan bantuan penebalan Rp400.000.

Khusus untuk penerima BPNT Plus PKH, mereka akan menerima bantuan PKH sesuai komponen masing-masing ditambah dengan paket bantuan BPNT dan penebalan.

Proses pencairan dilakukan secara bertahap dengan prioritas penyelesaian rekening yang bermasalah dan pembetulan data, sehingga diharapkan seluruh KPM yang berhak dapat menerima bantuan dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Pemerintah telah menyediakan layanan pengecekan status bantuan sosial melalui platform digital untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi.

KPM dapat mengecek status keberlanjutan bantuan PKH dan BPNT melalui website resmi cekbansos.go.id milik Kementerian Sosial.

Baca Juga: Perdana Besok! 100 Siswa SMA akan Lakukan Retret, Inisiasi HDCU Cetak Generasi Pemimpin Masa Depan

Melalui platform ini, penerima dapat mengetahui apakah bantuan mereka masih aktif atau telah dihentikan dengan melihat status "Ya" untuk bantuan yang masih berjalan atau "Tidak" untuk bantuan yang sudah tidak aktif.

Namun, untuk informasi yang lebih akurat dan terkini, KPM disarankan menghubungi pendamping sosial dan mengecek melalui sistem SIKS-NG yang merupakan database paling terupdate.

Sebagai tambahan, 18,3 juta keluarga penerima BPNT juga akan menerima bantuan tambahan pangan berupa beras sebanyak 20 kg (10 kg per bulan untuk Juni-Juli 2025) yang setara dengan nilai Rp300.000.

Bantuan tambahan ini diberikan kepada seluruh penerima BPNT, baik BPNT murni maupun BPNT Plus PKH, sebagai upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan keluarga kurang mampu di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bantuan Beras 20 Kg
# Bantuan Beras 20 Kg

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.