MANTAP! Aturan Baru Bansos PKH BPNT Kartu KKS Terbitan Baru Masuk Saldo Lebih Banyak Daripada KKS Lama, Mengapa?

Ilustrasi. Penerima Bansos PKH dan BPNT
Ilustrasi. Penerima Bansos PKH dan BPNT

AYOJAKARTA.COM - Pada awal bulan September ini, terdapat kabar baik bagi keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) terutama untuk kamu pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Belum lama ini ada informasi terbaru terkait KKS bansos terbitan baru memberikan saldo lebih banyak dibandingkan KKS lama.

Hal ini berkaitan dengan penjadwalan penyaluran bansos PKH dan BPNT yang dilakukan secara bertahap sepanjang bulan September hingga Oktober 2024.

Dikutip Ayojakarta.com dari Youtube INFO BANSOS, pada Selasa, 3 September 2024, berikut ini penjelasan lebih lanjut terkait bansos di KKS baru dan lama.

Baca Juga: YES! 5 Bansos Cair Mulai Hari Ini dan Ada 2 Bantuan Tambahan yang Cair untuk KPM, Apa Saja?

Perbedaan Penyaluran KKS Lama dan Baru

Proses penyaluran bansos PKH tahap 5 dan BPNT tahap 6 untuk periode September-Oktober 2024 hingga saat ini masih berlangsung.

Perbedaan yang mencolok antara KKS lama dan KKS baru terletak pada jumlah bantuan yang diterima dalam setiap pencairan. KKS baru diterbitkan untuk penerima yang sebelumnya mendapatkan bantuan melalui PT Pos.

Dengan perubahan ini, penerima yang dialihkan ke KKS akan mendapatkan pencairan bantuan lebih banyak dibandingkan dengan penerima reguler.

Sebagai contoh, penerima BPNT reguler dengan KKS lama mendapatkan bantuan Rp400.000 per dua bulan.

Namun, penerima KKS baru dari PT Pos akan menerima Rp600.000 dalam pencairan setiap tiga bulan.

Hal yang sama berlaku untuk bantuan PKH, di mana jumlah yang diterima per pencairan bisa lebih besar pada KKS baru, meski periode penyalurannya lebih lama.

Baca Juga: Rejeki Awal Bulan! 2 Surat PT Pos Indonesia Mulai Dibagikan di 41 Wilayah Ini: Bukan PKH dan BPNT tapi Bansos Ini

Mengapa PKH Bisa Berkurang?

Meski ada penerima yang mendapatkan lebih banyak, sebagian penerima mungkin akan merasakan penurunan jumlah bantuan PKH pada periode September-Oktober 2024. Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan penurunan ini:

1. Adanya Penyesuaian Data Penerima

Pemerintah secara rutin melakukan verifikasi data penerima PKH. Jika ada perubahan kondisi ekonomi atau status sosial, seperti peningkatan pendapatan atau anggota keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat, jumlah bantuan bisa dikurangi atau bahkan dihentikan.

2. Adanya Perubahan Komponen Bansos

PKH terdiri dari beberapa komponen yang disesuaikan dengan kondisi keluarga. Misalnya, jika anak yang sebelumnya terdaftar sebagai siswa SMA sudah lulus, maka komponen bantuan untuk kategori tersebut akan dihentikan, sehingga jumlah total bantuan berkurang.

Baca Juga: BLT Rp500 Ribu dan Rp900 Ribu Mulai Cair 2 Hari Lagi, Siap-Siap KPM di Wilayah Ini Banjir Bansos

3. Salah Satu Anggota Keluarga Penerima Bansos Ada yang Sudah Meninggal

Jika ada anggota keluarga yang memenuhi syarat, seperti lansia, meninggal dunia, bantuan PKH juga akan berkurang sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang masih memenuhi kriteria.

4. Usia Anak pada Penerima Bansos Sudah Tidak Memenuhi

Bantuan untuk anak usia dini di bawah 6 tahun akan dihentikan jika anak tersebut telah melewati batas usia dan belum masuk sekolah dasar, yang akan mengurangi jumlah bantuan.

5. Adanya Perubahan Kebijakan

Pemerintah dapat mengubah kebijakan terkait dengan skema bantuan PKH, seperti perubahan kriteria kelayakan, besaran bantuan per komponen, atau frekuensi pencairan.

Itulah, informasi mengenai mengapa bansos yang cari di KKS terbitan baru lebih banyak dibandingkan KKS terbitan lama?***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bansos
# PKH
# BPNT
# KKS

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.