Bantuan PKH BPNT di Kartu KKS Alokasi Agustus hingga September 2024 Tak Kunjung Cair? Ini 2 Cara yang Bisa Dilakukan KPM

Ilustrasi. Bantuan PKH BPNT
Ilustrasi. Bantuan PKH BPNT

AYOJAKARTA.COM - Pastinya per hari ini sudah makin banyak para KPM PKH dan BPNT yang proses pencairannya lewat Kartu KKS untuk alokasi Juli-Agustus 2024 sudah cair bantuan sosialnya.

Tetapi meskipun sudah banyak KPM yang cair bantuannya, rupanya tidak sedikit KPM yang juga masih belum cair hingga saat ini baik bantuan PKH maupun BPNT-nya.

Tentunya, ada alasan tersendiri mengapa bantuan PKH dan BPNT bagi para KPM yang cair lewat Kartu KKS ini tidak kunjung dicairkan ke para KPM.

Salah satunya alasannya adalah, KPM tersebut sudah ditidaklayakkan oleh Pemerintah Daerah karena sebab meninggal, sebab sudah mampu atau sejahtera, tergolong ASN, TNI Polri, dan berbagai sebab lainnya.

Baca Juga: Apakah Kamu Ada di Hatinya? Ini Dia Tanda-Tanda Kamu Tidak Dicintai oleh Pasanganmu

Untuk itu bagi para KPM PKH maupun BPNT yang proses pencairannya lewat Kartu KKS, apabila hingga saat ini masih belum cair bantuannya, petugas menyarankan hal berikut.

Yaitu, petugas menyarankan agar si KPM mengecek status bansosnya di operator SIKS-NG yang ada di desa maupun ke pendamping sosial PKH masing-masing.

Dikutip dari tayangan YouTube DIARY BANSOS pada Jumat (16/8/2024), petugas menuturkan jika KPM bisa minta tolong ke berbagai pihak tersebut untuk minta dicek-kan status bansos PKH atau BPNT-nya seperti apa.

Kalau status SP2D-nya periode salur Juli-Agustus itu sudah SI, namun bantuannya masih belum cair maka ada kemungkinan bakal dicairkan pada termin berikutnya.

Baca Juga: 5 Fakultas dengan IPK Maksimal Tertinggi di Universitas Jenderal Soedirman, Tembus 4,00!

Tetapi apabila di SIKS-NG keterangan periode salurnya adalah periode yang lama, mungkin periode April-Mei atau periode sebelumnya, atau juga muncul keterangan ditidaklayakan sebagai penerima bansos maka bisa dipastikan untuk alokasi Juli-Agustus tidak bakalan cair.

Apabila para KPM mendapati status bansosnya seperti itu, yakni ditidaklayakkan sebagai penerima bansos namun kenyataannya memang masih memenuhi syarat atau masih layak menerima bansos maka solusinya adalah usul ulang.

Nah, usul ulang ini ada dua cara, yang pertama melalui aplikasi cek bansos, bisa didownload secara mandiri di playstore kemudian mendaftar akun di Pusdatin.

Nanti ketika sudah mendapatkan user-nya , para KPM bisa melakukan pengusulan ataupun penyanggahan bansos.

Kemudian untuk cara yang kedua yaitu melalui musyawarah desa atau kelurahan di masing-masing desa maupun kelurahan tempat tinggal si KPM.

Jadi biasanya mengusulkan lewat RT terlebih dahulu kemudian Kepala Dusun, hingga nanti ke desa kemudian dimusyawarahkan apakah usulan KPM tersebut layak atau tidak masuk di data DTKS.

Jadi itu saran bagi para KPM yang hingga saat ini masih belum cair bantuan PKH maupun BPNT yang lewat Kartu KKS alokasi Juli-Agustus 2024.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# KKS

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.