Hore! Semakin Banyak yang Disurvey, KPM PKH dan BPNT Kategori Ini Berpotensi Terima Bansos hingga Rp3,3 Juta!

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses pencairan bantuan sosial (bansos) mulai tampak di aplikasi SIKS-NG.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses pencairan bantuan sosial (bansos) mulai tampak di aplikasi SIKS-NG.

AYOJAKARTA.COM – Kabar menggembirakan datang bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 tahun 2025.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses pencairan bantuan sosial (bansos) mulai tampak di aplikasi SIKS-NG.

Per 21 Mei 2025, data dari aplikasi pendamping menunjukkan bahwa periode penyaluran bansos PKH untuk April hingga Juni telah mulai memasuki tahap penentuan KPM.

Meskipun belum sampai tahap pencairan ke rekening, ini merupakan indikasi bahwa bantuan akan segera disalurkan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Daya Tampung Sebanyak 6.178 Kursi, Kapan Pendaftaran SPMB Jakarta 2025 Sekolah Swasta Jenjang SMP, SMA, dan SMK?

Cek Status di Aplikasi SIKS-NG

Informasi dari akun pendamping dan supervisor menunjukkan bahwa pada menu PKH, submenu “Penentuan KPM” untuk periode April–Juni 2025 telah aktif.

Ini artinya proses seleksi penerima masih berlangsung. Selain itu, menu “Evaluasi Komponen” juga telah muncul, meskipun tahap evaluasi belum dijalankan.

Pada tahap evaluasi nanti, pendamping sosial akan memverifikasi kondisi nyata di lapangan, apakah KPM masih memenuhi syarat, atau justru sudah tidak layak lagi karena berbagai alasan seperti meninggal dunia, berhenti sekolah, atau tidak sesuai kategori.

Nilai Bantuan Mencapai Rp3,3 Juta

Berdasarkan SK Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial Nomor 59/3.4/HK.01/1/2025, bansos PKH pada tahap kedua dapat mencapai Rp2,7 juta per KPM, tergantung kategori.

Ditambah dengan BPNT senilai Rp600 ribu per triwulan, total bantuan yang diterima bisa mencapai Rp3,3 juta dalam satu tahap.

Kategori yang menerima bansos terbesar adalah keluarga korban pelanggaran HAM berat. Dari data tahap 1 tahun ini, setidaknya 277 jiwa tercatat dalam kategori tersebut.

Baca Juga: Resmi! Kemenag Umumkan Jadwal Sidang Isbat Idul Adha 2025, Lengkap dengan Tahapan Penetapan Awal Dzulhijjah 1446 H

Estimasi Jadwal Pencairan

Meski belum ada pencairan secara resmi, estimasi penyaluran bansos diprediksi akan dimulai antara akhir Mei hingga awal Juni 2025.

Proses pencairan sendiri masih menunggu penyelesaian tahapan administrasi, termasuk SP2D dari Kementerian Sosial kepada bank penyalur maupun PT Pos Indonesia.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi pencairan yang belum diverifikasi, karena hingga kini belum ada surat resmi instruksi pencairan dari pemerintah.

Perubahan Penerima Berdasarkan DTKS dan DTSEN

Kementerian Sosial juga tengah melakukan pemutakhiran data berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Hasilnya, sejumlah KPM dari desil 5 hingga 10 akan dikeluarkan dari daftar penerima bansos.

Sebanyak 33.139 KPM di desil 10 yang menerima PKH akan dihapus. Sebanyak 742.561 KPM di desil 5–10 juga direkomendasikan tidak menerima PKH lagi.

Sebaliknya, sekitar 5,2 juta KPM dari desil 1 yang belum pernah menerima PKH direkomendasikan masuk sebagai penerima baru.

Hal serupa juga berlaku untuk program BPNT. Dari desil 10, sebanyak 105.109 KPM akan dikeluarkan, dan lebih dari 3,6 juta KPM dari desil 1 berpotensi masuk ke daftar penerima baru sesuai kuota.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# kategori
# Bansos
# SIKS-NG
# Status

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.