Persiapkan KKS Kamu Ya! Ada Pencairan Ganda PKH dan BPNT Tahap 2 Lebih Cepat Loh

KPM BPNT Dan PKH segera dapat Bantuan Pencairan Ganda
KPM BPNT Dan PKH segera dapat Bantuan Pencairan Ganda

AYOJAKARTA.COM  - Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua tahun 2025 diperkirakan akan dimulai pada bulan Mei 2025, berbeda dengan pola pencairan tahun 2024 yang dilakukan setiap dua bulan sekali.

Untuk tahun 2025, pemerintah telah menetapkan pola pencairan bantuan PKH setiap tiga bulan sekali.

Dengan tahap pertama yang telah disalurkan pada pertengahan bulan Februari 2025 lalu melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Baca Juga: Gamers Wajib Tahu! Aplikasi Discord yang Bisa Buat Interaksi dan Mabar, Begini Cara Buatnya

Alokasi bantuan untuk tahap kedua mencakup periode April, Mei, dan Juni 2025, sehingga pencairan diperkirakan akan dilakukan paling cepat pada bulan April atau paling lambat pertengahan bulan Mei 2025.

Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan memastikan kartu KKS atau rekening penerima bantuan dalam kondisi aktif untuk menerima penyaluran bantuan tahap kedua ini.

Kabar baik bagi para penerima bantuan PKH adalah bahwa pencairan bantuan PKH tahap kedua ini akan dibarengi dengan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pola penyaluran ganda ini berlaku untuk semua KPM yang menerima baik melalui bank penyalur maupun melalui PT Pos Indonesia.

Khusus untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia, KPM akan menerima dua jenis bantuan sekaligus dalam satu waktu, yaitu bantuan PKH dan BPNT.

Baca Juga: Jangan Terlewat Tanggal Penting Ini! Cara Daftar RBB 2025 hingga Memilih Formasi di Akun Rekrutmen Bersama BUMN

Dengan demikian, para penerima bantuan akan mendapatkan manfaat tambahan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya selama tiga bulan ke depan.

Hal ini tentunya menjadi berita menggembirakan bagi KPM yang mengandalkan bantuan sosial ini untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Meskipun jadwal resmi belum diumumkan oleh Kementerian Sosial, berdasarkan pola pencairan tahap pertama dan informasi yang beredar.

Para KPM diharapkan tidak perlu menunggu hingga bulan Juni 2025 untuk menerima pencairan bantuan tahap kedua.

Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat proses penyaluran bantuan sosial agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Mudik Gratis Kemenhub 2025 Resmi Dibuka! Catat Tanggal, Syarat, dan Cara Daftarnya Sebelum Kehabisan Kuota

Para KPM disarankan untuk tetap memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial atau pendamping PKH setempat mengenai jadwal pasti pencairan bantuan tahap kedua ini.

Serta memastikan bahwa data mereka telah terupdate dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang kini menjadi acuan penyaluran bantuan sosial.

Dengan persiapan yang baik, diharapkan proses penerimaan bantuan dapat berjalan lancar dan manfaatnya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# tahap 2
# PKH
# BPNT
# KKS
# pencairan

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.