Tiktok Shop Ditutup Resmi Mulai 4 Oktober 2023, Predatory Pricing Diduga Jadi Penyebabnya

AYOJAKARTA.COM - TikTok Indonesia telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan layanan TikTok Shop mulai Rabu, 4 Oktober 2023, pukul 17.00 WIB.

Pengumuman ini dilakukan melalui saluran berita resmi TikTok Indonesia di situs web mereka pada hari Selasa. TikTok menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dengan menghormati dan mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam TikTok Shop Indonesia, efektif per tanggal 4 Oktober, pukul 17.00 WIB," ucap TikTok Indonesia.

TikTok Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus berkerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam merencanakan langkah-langkah ke depan.

TikTok Shop menjadi sasaran kritik tajam dari pemerintah Indonesia karena menjual produk dari luar negeri dengan harga yang sangat rendah.

Baca Juga: Patuhi Aturan Pemerintah Indonesia, TikTok Shop Resmi Ditutup Besok, Ada Apa?

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa layanan ini diduga melakukan tindakan predatory pricing atau menjual barang di bawah harga modal.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, yang mengatur bahwa platform sosial commerce hanya akan memfasilitasi promosi barang atau jasa dan tidak diperbolehkan untuk menyediakan transaksi pembayaran.

Selain itu, peraturan tersebut juga menetapkan harga minimum sebesar 100 dolar AS per unit untuk barang jadi dari luar negeri yang dijual langsung oleh pedagang (merchant) ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara.

Baca Juga: Nasib Terkini TikTok Shop! Resmi Ditutup 4 Oktober 2023, Ini Dia Penjelasan Selengkapnya!

Peraturan ini bertujuan untuk melindungi sekitar 67 juta pelaku UMKM berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM. Dari jumlah tersebut, hampir 22,81 juta UMKM telah beralih ke platform daring atau melakukan digitalisasi. Jumlah ini mendekati target digitalisasi pemerintah, yaitu 30 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2024.