BARU DIUMUMKAN! Ada Kabar Gembira dari PT Pos Indonesia Soal Pencairan Bansos BPNT 2024, Simak di Sini

Ilustrasi Pencairan Bansos BPNT Melalui PT Pos Indonesia
Ilustrasi Pencairan Bansos BPNT Melalui PT Pos Indonesia

AYOJAKARTA.COM - Artikel ini akan menginformasikan soal kabar gembira dari PT Pos Indonesia terkait pencairan bansos 2024 khususnya BPNT Tahap 2.

Seperti diketahui bersama bahwa saat ini pemerintah sudah mulai mencairkan bansos BPNT Tahap 2 tahun 2024 kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui KKS Merah Putih.

Di mana pencairan bansos BPNT Tahap 2 tahun 2024 melalui KKS Merah Putih ini bekerja sama dengan Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri dan BSI.

Terpantau saat ini pencairan BPNT Tahap 2 tahun 2024 yaitu untuk alokasi Februari dan Maret sudah mulai cair merata di seluruh Bank Himbara.

Baca Juga: 7 Ciri Kepribadian Orang yang Senang Berselingkuh, Pastinya Jago Merayu!

Saat ini giliran PT Pos Indonesia yang juga akan segera mencairkan BPNT Tahap 2 alokasi Februari dan Maret 2024.

Dikutip Ayojakarta.com dari YouTube Yoga Faradika pada Sabtu (9/3/2024) terdapat update pada aplikasi SIKS-NG bagi pencairan bansos BPNT Tahap 2 yang melalui PT Pos Indonesia.

Pertama adalah terkait update status terbaru pada aplikasi SIKS-NG untuk BPNT Tahap 2.

Keterangan terbaru di aplikasi tersebut bagi pencairan BPNT Tahap 2 yang cair lewat PT Pos Indonesia saat ini bertuliskan SI atau Standing Instruction.

Baca Juga: Dibuka Mei 2024, Ketahui 5 Perbedaan PNS dan PPPK, Calon ASN Wajib Tahu Sebelum Mendaftar!

Artinya bahwa sebentar lagi BPNT Tahap 2 alokasi Februari dan Maret 2024 yang melalui PT Pos Indonesia akan segera dicairkan.

Saat ini hanya tinggal menunggu pihak PT Pos Indonesia menyalurkan surat undangan kepada para KPM untuk mengambil bantuan di kantor pos.

Kabar gembira selanjutnya adalah bahwa pemerintah saat ini sudah mengumumkan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang juga akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia.

Bahkan selain PT Pos Indonesia, pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan ini juga akan disalurkan melalui titik komunitas seperti kantor desa dan kecamatan.

Baca Juga: Membandingkan Karakter Orang yang Memiliki Gurat Langka Garis X dan Garis Simian di Telapak Tangannya, Kamukah Itu?

Jadi pada Maret 2024, para KPM BPNT Murni dan KPM PKH plus BPNT akan mendapatkan pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp600 ribu.

Ada kemungkinan bahwa pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan ini akan dicairkan bersamaan dengan BPNT Tahap 2 alokasi Februari dan Maret 2024.

Itulah informasi mengenai kabar gembira dari PT Pos Indonesia terkait pencairan bansos BPNT Tahap 2 alokasi Februari dan Maret 2024, semoga bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# BLT Mitigasi Risiko Pangan
# PT Pos Indonesia
# KPM
# BPNT
# Bansos
# KKS
# SIKS-NG
# 2024

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.