Tidak Terdaftar DTKS Apakah Bisa Mendaftar KIP Kuliah? Berikut Syaratnya

KIP Kuliah
KIP Kuliah

AYOJAKARTA.COM - Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan salah satu syarat bagi siswa yang ingin mendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2024.

Pendaftaran KIP Kuliah 2024 sendiri sudah dibuka saat ini sampai 31 Oktober 2024.

Selain terdaftar di DTKS, peserta program bantuan sosial lain dari pemerintah seperti keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) juga dapat mendaftar KIP Kuliah.

Calon mahasiswa dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin, maksimal pada desil tiga data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), serta mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan juga memiliki kesempatan mendaftar KIP Kuliah.

Baca Juga: 540.391 Dipastikan Gagal Lolos SNBT 2024, Segini Rata-rata Skor UTBK SNBT di Top 10 PTN di Indonesia

Namun, menurut laman resmi KIP Kuliah, calon mahasiswa yang tidak terdaftar di DTKS, PKH, KKS, PPKE, dan panti sosial atau panti asuhan juga tetap dapat mendaftar KIP Kuliah.

Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan miskin atau rentan miskin sesuai ketentuan, yang dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut, dikutip dari Instagram @university.id, Selasa (4/6/2024).

1. Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali maksimal Rp4 juta setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000.

2. Bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah minimal tingkat desa atau kelurahan.

SKTM dibuat untuk menyatakan kondisi suatu keluarga benar-benar termasuk golongan miskin atau tidak mampu.

Apabila calon mahasiswa ingin mendaftarkan diri dalam DTKS, mereka bisa mengikuti langkah berikut:

Baca Juga: 5 Tanda Psikologi Adanya Ikatan Batin yang Kuat, Jika Kamu dan Dia Saling Mencintai Satu Sama Lain

1. Pendaftaran DTKS dapat dilakukan oleh Desa/Kelurahan dan Dinas Sosial melalui aplikasi SIKS-NG dari tanggal 15 hingga 25 setiap bulannya.

2. Berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar DTKS adalah fotokopi Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Pengenal (KTP), foto rumah tampak depan, dan Surat Pengantar dari RT/RW jika diperlukan.

3. Pengusulan DTKS harus atas nama calon pelamar KIP Kuliah dan ID DTKS bisa diterbitkan satu bulan setelah usulan dari desa disetujui kabupaten/kota.

Selain untuk mendaftar KIP Kuliah, terdaftar di DTKS memiliki beberapa keuntungan lain, seperti:

- Berkesempatan untuk mendaftar KIP Kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta. Beberapa perguruan tinggi swasta hanya menerima pelamar KIP Kuliah yang terdata di DTKS.

- Gratis biaya tes UTBK SNBT 2024. Pelamar KIP Kuliah yang tidak terdata di DTKS harus membayar biaya UTBK SNBT 2024 sebesar Rp200.000.

- Jika kuota KIP Kuliah di kampus tujuan sangat terbatas, pelamar KIP Kuliah yang terdata di DTKS menjadi prioritas utama penerima KIP Kuliah skema 1 (mendapatkan biaya hidup dan biaya pendidikan).***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KIP Kuliah
# DTKS

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.