AYOJAKARTA.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah berupaya mencapai target realisasi anggaran hingga 100%.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah penyaluran bantuan sosial (bansos) akan dipercepat?
Seperti diketahui, pemerintah, dalam hal ini Kemensos, melakukan peralihan penyaluran bansos dari yang sebelumnya melalui PT Pos Indonesia menjadi menggunakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), atau dari penyaluran tunai ke non-tunai.
Saat ini, berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), status peralihan tersebut berada dalam tahap burekol (pembukaan rekening kolektif).
Hal ini menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) belum menerima hak mereka sejak Juli 2024.
Diduga, kondisi ini menjadi penyebab realisasi anggaran Kemensos belum mencapai 80%.
Seperti dilaporkan kanal YouTube DIARY BANSOS, dikutip Jumat, 22 November 2024, proses burekol ternyata membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Baca Juga: Cara Cairkan Bansos KLJ Tahap 4 2024 Melalui ATM Bank DKI, Ini Prediksi Tanggal Pencairannya!
Akibatnya, bansos untuk periode Juli hingga Desember 2024 belum disalurkan kepada KPM, dengan rincian:
- PKH: Periode salur ketiga (Juli–September) dan keempat (Oktober–Desember 2024).
- BPNT: Periode Juli–Agustus, September–Oktober, dan November–Desember 2024.
Baca Juga: Ternyata Begini Cara Daftar Bansos 2024 lewat HP, Simpel dan Mudah!
Jika peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS selesai, ada kemungkinan bansos akan dirapel, dengan rincian:
- PKH: 2 periode salur.
- BPNT: 3 periode salur.
Dengan rapelan tersebut, dana yang diterima KPM otomatis lebih besar karena periode penyaluran digabungkan. Namun, ketidakpastian pembagian kartu KKS membuat KPM terus menunggu kepastian pencairan bansos.
Di sisi lain, sejumlah KPM melaporkan telah mendapatkan undangan pembagian kartu KKS dari pihak bank. Ada pula KPM yang sudah menerima kartu KKS baru, tetapi saldonya masih Rp0.
Hal ini terjadi karena setelah pembagian kartu, diperlukan beberapa tahapan lanjutan: pengecekan rekening, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), hingga penerapan standing instruction (SI).***
Share this article
Peralihan bansos ke KKS lambat, sebabkan hak KPM tertunda hingga 6 bulan. Kemensos kejar target serapan 100%, bansos kemungkinan dirapel.