Pemerintah Tunda Penyaluran Bantuan PKH dan BPNT Tahap 2 2025? Ini Faktanya

Pemerintah Tunda Penyaluran Bantuan PKH dan BPNT Tahap 2 2025? Ini Faktanya
Pemerintah Tunda Penyaluran Bantuan PKH dan BPNT Tahap 2 2025? Ini Faktanya

AYOJAKARTA.COM - Berdasarkan pemantauan langsung yang dilakukan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada hari Selasa, 20 Mei 2025 pukul 14.00 WIB, kemarin, dapat dikonfirmasi bahwa hingga saat ini belum terdapat pencairan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) maupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk tahap kedua tahun 2025.

Verifikasi dilakukan menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Merah Putih dari Bank Mandiri dengan memeriksa saldo melalui aplikasi Livin' by Mandiri yang merupakan platform resmi untuk pengecekan dana bantuan sosial bagi penerima bantuan melalui Bank Mandiri.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa saldo yang tersisa hanya sebesar Rp25.000, yang merupakan sisa pencairan bantuan PKH komponen SD pada bulan Februari 2025 senilai Rp225.000 yang telah ditarik sebesar Rp200.000 sebelumnya.

Baca Juga: Referensi SPMB Jakarta 2025, Ini daftar 5 SMK Terbaik di Ibu Kota, Salah Satunya Punya Jurusan Sistem Informatika

Sementara untuk BPNT bulan Februari yang sebesar Rp600.000 telah dicairkan sepenuhnya pada tanggal 14 Februari lalu.

Data historis pada aplikasi Livin' by Mandiri menunjukkan bahwa pencairan terakhir untuk kedua program bantuan sosial tersebut terjadi pada bulan Februari 2025.

Di mana bantuan PKH untuk komponen Sekolah Dasar sebesar Rp225.000 telah dicairkan dan BPNT sebesar Rp600.000 juga telah disalurkan kepada penerima bantuan.

Namun demikian, untuk periode bulan Maret, April, dan hingga tanggal 20 Mei 2025, belum terlihat adanya pencairan dana tahap kedua untuk kedua program tersebut, yang seharusnya sudah mulai disalurkan sesuai dengan jadwal rutin penyaluran bantuan sosial pemerintah.

Baca Juga: Suami Najwa Shihab Tutup Usia! Dokter Neurologi Ungkap Fakta Soal Pendarahan Otak yang Dialami Ibrahim Sjarief Assegaf

Kondisi ini tentu menjadi perhatian bagi para penerima bantuan yang mengandalkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan pangan keluarga.

Hal ini mengingat program PKH ditujukan untuk mendukung aspek pendidikan dan kesehatan keluarga pra-sejahtera, sementara BPNT membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok mereka.

Proses pengecekan saldo bantuan sosial melalui aplikasi Livin by Mandiri tergolong mudah dan dapat diakses oleh seluruh penerima bantuan yang memiliki KKS Merah Putih dari Bank Mandiri.

Di mana penerima hanya perlu membuat akun pada aplikasi tersebut jika belum memilikinya, kemudian melakukan login dengan memasukkan password yang telah dibuat sebelumnya.

Baca Juga: Tata Cara Pendaftaran SPMB Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026, Ikuti 6 Tahapan Berikut...

Setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, nama pengguna akan ditampilkan di bagian atas layar beserta informasi saldo rekening.

Untuk melihat detail saldo bantuan sosial, pengguna cukup mengklik gambar kartu KKS Merah Putih digital yang tersedia di sisi kanan tampilan utama aplikasi, yang selanjutnya akan menampilkan rincian mutasi rekening termasuk tanggal pencairan, jenis bantuan yang diterima, nominal bantuan, serta sisa saldo yang tersedia.

Informasi ini sangat penting bagi penerima bantuan untuk dapat merencanakan pengelolaan keuangan keluarga mereka.

Terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih pasca pandemi dan berbagai tantangan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bantuan PKH
# Mandiri
# Saldo

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.