Kabar Gembira! Pencairan Bantuan PKH BPNT Tahap 3 Dimulai Akhir Agustus, Bonus Penebalan Rp400.000 Masih Berlanjut

Pengguna Kartu KKS Bank Himbara untuk Penerimaan Bansos PKH atau BPNT Semakin Banyak, Ini Daftar yang Wajib Dihindari!
Pengguna Kartu KKS Bank Himbara untuk Penerimaan Bansos PKH atau BPNT Semakin Banyak, Ini Daftar yang Wajib Dihindari!

AYOJAKARTA.COM - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial PKH BPNT kini dapat melakukan pengecekan status pencairan tahap ketiga secara mandiri tanpa perlu menanyakan ke pendamping sosial atau Dinas Sosial.

Caranya sangat mudah, cukup kunjungi website cekbansos.go.id melalui handphone. Setelah masuk ke situs tersebut, pilih Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian isi data secara berurutan mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama penerima manfaat.

Jangan lupa masukkan nomor huruf kode captcha yang muncul, lalu klik "Cari Data" untuk mengetahui status bantuan sosial Anda.

Baca Juga: Jangan Sampai Terlewat! Tarif TransJakarta, MRT, dan LRT Cuma Rp80 Selama Dua Hari

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan KPM tidak dapat menerima bantuan sosial PKH BPNT tahap ketiga.

  1. Jika muncul keterangan "gagal keluarga PPU atau gaji di atas UMP", artinya penerima sudah memiliki gaji di atas Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
  2. Keterangan "keluarga menyatakan menyanggah diri sendiri dari penerima bansos" menunjukkan bahwa KPM telah mengundurkan diri atau disanggah oleh pihak lain karena memiliki aset seperti mobil atau rumah yang layak.
  3. Keterangan "gagal informasi mutasi meninggal dunia dari BPJS" berarti ada laporan bahwa KPM telah meninggal dunia sehingga bantuan hanya dapat diterima oleh ahli waris.
  4. Jika muncul "gagal informasi NIK dinyatakan tidak padan oleh Dukcapil", berarti Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sinkron dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kartu KKS warna putih.
  5. "keluarga tidak layak pemerintah daerah" menunjukkan pemerintah daerah menilai KPM sudah tidak layak karena memiliki sawah atau aset lain yang memadai.
  6. "gagal rekomendasi BPK terdaftar sebagai pemilik usaha" berarti KPM tercatat memiliki usaha yang cukup besar sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.

Proses pencairan bantuan sosial PKH BPNT tahap ketiga dijadwalkan dimulai pada akhir Agustus 2025 atau paling lambat awal September 2025.

Hal ini karena saat ini masih berlangsung proses ground checking dari tanggal 1 hingga 18 Agustus 2025, dan mulai tanggal 19 Agustus hingga akhir bulan akan fokus pada proses pencairan.

Baca Juga: Catat Jadwalnya! Jakarta Job Fair 19-20 Agustus Tawarkan Karier Impian di Berbagai Industri

Pemerintah telah mengumumkan kick off pencairan di bulan Agustus, sehingga kemungkinan besar pencairan akan dimulai pada minggu terakhir Agustus. Untuk bonus penebalan sebesar Rp400.000 pada tahap ketiga, belum ada informasi resmi.

Namun, bagi KPM yang belum menerima penebalan periode Juli, Agustus, dan September, proses pencairan akan tetap dilanjutkan hingga tuntas 100% pada bulan Agustus dan September.

KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima BPNT juga akan mendapat penebalan tersebut. Yang terpenting, pastikan kartu KKS dalam kondisi baik dan simpan sendiri di rumah, jangan berikan kepada siapa pun untuk menghindari penyalahgunaan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.