HORE! KPM PKH dan BPNT 2023 dapat Bonus Beras 10 Kg, Daging Ayam dan Telur Selama 3 Bulan, Kapan Cair?

AYOJAKARTA.COM -- Kabar gembira untuk keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai alias BPNT 2023.

Bagi penerima bansos PKH dan BPNT 2023, kabarnya akan ada bonus berupa sembako seperti beras 10 kg, daging ayam dan telur.

Bonus KPM untuk bansos PKH dan BPNT berupa beras 10kg, daging ayam dan telur ini rencananya akan disalurkan selama tiga bulan.

Baca Juga: Mantap! Jelang Ramadan 2023, Ada Bantuan Pangan Cair Selama 3 Bulan, KPM PKH dan BPNT dapat Bansos Tambahan!

Lantas kapan bonus bansos tersebut dapat dicairkan?

Dikutip AyoJakarta.con dari kanal YouTube DIARY BANSOS pada Senin, 12 Maret 2023 membagikan informasi seputar bonus bantuan sosial.

Rencananya penerima manfaat bantuan PKH dan BPNT akan mendapat bonus dari pemerintah di bulan Maret dan juga April.

Bantuan tersebut diberikan pada waktu bulan Ramadan atau mendekati hari raya.

Dikutip dari DIARY BANSOS, hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam acara Kick Off gerakan nasional pengendalian inflasi pangan pada Minggu, 5 Maret 2023 lalu.

Baca Juga: Kapan Bansos PKH dan BPNT 2023 Lewat BNI dan BTN Cair? Simak Penjelasan Berikut Ini

Namun untuk aturannya masih tengah dipersiapkan oleh pihak Kementerian dan lembaga terkait.

Bonus bantuan ini bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi di bulan Ramadan dan juga hari raya.

Informasi tambahan bagi penerima manfaat yang bantuannya belum dapat dicairkan.

Baca Juga: Asyik! Penerima PKH dan BPNT Dapat Bansos Tambahan yang Cair Jelang Ramadan 2023, Apakah Itu?

Dalam hal ini ada dua penyebab pencairan bansos PKH dan BPNT masih belum cair, antara lain yaitu:

1 . Karena proses pencairannya bergelombang atau bertermin.

Jika melihat sebelum-sebelumnya, ada yang sampai termin 15 atau 20.

2 . Nama KPM tidak ditetapkan kan oleh Kementerian Sosial RI sebagai penerima bansos di tahap pertama.

Alasannya bisa jadi karena memiliki data DTKS yang tidak sepadan dengan Dukcapil. Atau tidak memiliki komponen PKH.***(Linda Wati)