AYOJAKARTA.COM -- Kabar gembira untuk warga Jawa Timur, bantuan PKH dan BPNT akan segera cair.
Bantuan PKH dan BPNT akan segera disalurkan kepada penerima mantaat (KPM) melalui dua cara, yakni melalui PT POS Indonesia dan Kartu ATM KKS Bank Himbara.
Adanya bantuan KPM dan BPNT diadakan guna untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: Berkah Ramadan! Ada 3 Bonus Tambahan Bansos Bagi Penerima PKH dan BPNT Selama 3 Bulan, Apa Saja?
Dikutip dari kanal YouTube Arfan Saputra Channel pada Kamis, 16 Maret 2023 ada informasi penting terkait bantuan sosial tersebut.
Untuk daerah Jawa Timur dikabarkan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah turun.
Untuk itu, bagi KPM PKH atau BPNT yang memiliki kartu ATM KKS dari Bank BNI maka akan segera dicairkan.
Sedangkan untuk KPM PKH dan BPNT yang memiliki kartu ATM KKS dari Bank BTN maka rencananya penyaluran akan dicairkan lewat kantor POS Indonesia.
Baca Juga: Bansos PKH 2023 Tahap 1 Dengan Kartu KKS BNI BTN Tak Kunjung Cair, Ini Penyebabnya
Untuk daerah Jawa Timur sendiri SP2D sudah ada yang turun di pendamping PKH setempat.
Bagi masyarakat yang merasa mendapat bantuan, maka cobalah untuk mengecek data nama kalian di pendamping PKH untuk mengecek pada SP2D.
Perlu diketahui bahwa data harus sepadan dan valid, karena data PKH sudah terintegrasi antara DTKS, dengan Dukcapil dan Dapodik.
Apa bila data nama kalian tidak sepadan dan tidak ada di SP2D maka tidak ada pencairan.
Baca Juga: Asyik! Bansos PKH 2023 Tahap 1 Dengan KKS BNI Sudah Turun Di Daerah Berikut, Simak Informasinya!
Jika data kalian tidak padan atau tidak ada si DTKS maka disarankan untuk meminta tolong pendamping PKH masing-masing agar di cek ulang datanya.
Atau dapat dicek ke operator sekolah masing-masing bagi bantuan khusus anak sekolah.
Itulah informasi seputar PKH dan BPNT untuk wilayah Jawa Timur.***(Linda Wati)
Share this article
Adanya bantuan KPM dan BPNT diadakan guna untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat.