Asyik! Bansos PKH 2023 Tahap 1 Dengan KKS BNI Sudah Turun Di Daerah Berikut, Simak Informasinya!

Bansos PKH 2023 tahap 1 dengan KKS BNI sudah turun di daerah berikut, cek sekarang barangkali wilayah anda termasuk
Bansos PKH 2023 tahap 1 dengan KKS BNI sudah turun di daerah berikut, cek sekarang barangkali wilayah anda termasuk

AYOJAKARTA.COM– Kabar gembira bagi KPM yang berada di beberapa wilayah berikut, terpantau bansos PKH 2023 tahap 1 sudah turun.

Bansos PKH ada program bantuan sosial dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu setiap tahunnya.

Seperti di tahun 2023 ini, program bansos PKH masih terus dilanjutkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Kenapa Pencairan BPNT Via KKS Hanya Rp 400 Ribu? Ternyata Kekurangannya Akan Cair Pada Waktu Berikut

Namun masyarakat khususnya yang terdaftar sebagai KPM bansos PKH 2023 terus merasa risau.

Pasalnya ada beberapa wilayah KPM yang bansos PKH 2023 Tahap 1 tak kunjung cair.

Namun informasi terbaru, hari ini bansos PKH 2023 tahap 1 kembali turun di beberapa daerah berikut.

Dikutip AyoJakarta.com dari Youtube Diary Bansos pada (16/3/23), diinformasikan bagi para KPM PKH yang kartu KKSnya diterbitkan oleh Bank BNI terpantau data bayar atau SP2D sudah turun.

Baca Juga: Sukseskan Ekonomi Biru, BRI Jalin Kerja Sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Namun turunnya bansos PKH 2023 tahap 1 dengan kartu KKS BNI tersebut masih belum serentak.

Hal tersebut dikarenakan system pencairan bansos PKH 2023 Tahap 1 masih menggunakan sistem gelombang atau termin.

Sehingga bagi KPM PKH 2023 Tahap 1 yang berada di daerah lain dan juga kartu KKS nya diterbitkan bank lain harap bersabar apabila bansos belum turun juga.

KPM tak perlu risau, asalkan status nama di SIKS NG tertera sebagai penerima bansos 2023 maka bansos tetap akan cair, tinggal menunggu giliran saja.

Baca Juga: Jangan Bingung! Bansos BPNT via KKS hanya Cair 2 Bulan Beda dengan Kantor Pos, Simak Penjelasan Berikut

Namun jika status penyaluran bansos masih terdata sebagai penerima yang lama atau tahun 2022, kemungkinan bansos PKH 2023 Tahap 1 tidak akan cair.

Lantas daerah mana saja yang terpantau SP2Dnya sudah turun?

Sebelum itu perlu dicatat bahwa penyaluran bansos PKH 2023 Tahap 1 memang masih belum merata dan KPM harap bersabar.

Seperti yang sudah dijelaskan hal tersebut disebabkan pencairan PKH dan BPNT 2023 tahap 1 tidak serempak, karena proses penyaliran masih pakai sistem termin atau bergelombang.

Baca Juga: Mohon Maaf! Anggota PKH dan BPNT Ini Dicoret Jadi Penerima Bansos Ramadan Beras, Ayam, dan Telur, Siapa Saja?

Hingga saat ini terpantau termin atau gelombang penyaluran bansos PKH 2023 Tahap 1 sudah sampai tahap ke-4.

Untuk termin atau gelombang pertama diisi oleh KKS yang diterbitkan bank BRI atau bank Mandiri.

Sedangkan KKS yang diterbitkan bank BNI sendiri masuk pada termin atau gelombang ke-4.

Kemudian wilayah terbaru yang sudah kembali turun untuk bansos PKH 2023 Tahap 1 meliputi daerah Jawa Timur, khususnya Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Malang.

Baca Juga: Sandiaga Uno Bagikan Tips dan Trik Bagi Pelaku Ekonomi Guna Menghadapi Ancaman Resesi Global, Cek di Sini!

Bagi KPM PKH 2023 yang berada di wilayah tersebut dan kartu KKSnya diterbitkan oleh bank BNI bisa segera melakukan pengecekkan saldo.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Ekonomi & Bisnis
# Bansos PKH
# bansos
# BNI

News Update

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.