KPM Bansos PKH, BPNT, dan KIS Merapat! Ada 3 Pengumuman Penting mulai 1 Juli 2024

Mulai tanggal 1 Juli 2024, ada tiga pengumuman penting yang wajib diketahui oleh seluruh masyarakat termasuk penerima bansos.
Mulai tanggal 1 Juli 2024, ada tiga pengumuman penting yang wajib diketahui oleh seluruh masyarakat termasuk penerima bansos.

AYOJAKARTA.COM - Mulai tanggal 1 Juli 2024, ada tiga pengumuman penting yang wajib diketahui oleh seluruh masyarakat termasuk penerima bantuan sosial (bansos).

Pengumuman ini penting terutama untuk para RT, RW, Kepala Desa, Lurah, pendamping sosial dan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) PKH, BPNT, maupun KIS PBI.

Baca Juga: 6 Tanda Psikologi Wanita Berkelas yang Dihormati dan Disegani Banyak Orang, Kamu Termasuk?

Dikutip dari Youtube Diary Bansos, pada Minggu, 23 Juni 2024, Berikut ini penjelasan tentang ketiga pengumuman tersebut:

Pengumuman 1: Penggunaan NIK sebagai NPWP

Mulai 1 Juli 2024, Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan berlaku sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak pribadi, badan, dan instansi pemerintah. Semua wajib pajak harus melakukan pemadanan data antara NIK dan NPWP paling lambat sampai tanggal 30 Juni 2024. Jika tidak melakukan pemadanan, maka akan dikenakan enam sanksi berikut:

  1. Tidak bisa melakukan layanan pencairan dana pemerintah.
  2. Layanan ekspor dan impor akan terhambat.
  3. Layanan perbankan dan sektor keuangan tidak dapat dilakukan.
  4. Tidak bisa mendirikan badan usaha dan mendapatkan izin usaha.
  5. Layanan administrasi pemerintahan selain dari Direktorat Jenderal Pajak juga akan terhambat.
  6. Layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP tidak bisa dilakukan.

Untuk memeriksa apakah NIK Anda sudah padan dengan NPWP, kunjungi situs ereg.pajak.go.id, pilih kategori wajib pajak, masukkan NIK dan nomor Kartu Keluarga, kemudian ikuti petunjuk untuk mengetahui status pemadanan.

Pengumuman 2: Penyaluran Bansos Pangan

Mulai 1 Juli 2024, Bansos pangan berupa beras 10 kg akan dicairkan setiap dua bulan sekali, dengan penyaluran pertama direncanakan pada bulan Agustus, kemudian Oktober dan Desember 2024.

Penerima manfaat akan diambil dari data P3KE (data miskin ekstrem) yang wajib diperbarui oleh pemerintah daerah setiap bulan. Jika data tidak diperbarui, penerima manfaat tetap sama dengan penerima antara Januari hingga Juni 2024.

Baca Juga: SP2D Berisi Nama-Nama KPM yang Cair BLT MRP Sebesar Rp600.000 Turun? Cek Faktanya di Sini!

Pengumuman 3: Pemutakhiran Data Bansos KIS PBI

Mulai 1 Juli 2024, pemutakhiran data penerima Bansos KIS PBI yang gratis dari pemerintah dapat dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui operator di desa maupun di dinas sosial kabupaten/kota, dengan batas akhir pemutakhiran pada 10 Juli 2024.

Selain itu, Kementerian Sosial RI akan mulai mengumpulkan data hasil verifikasi dan pemutakhiran dari pemerintah daerah sebagai persiapan penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT periode Juli-Agustus melalui kartu KKS, serta periode Juli-September melalui PT Pos Indonesia.

Mekanisme penyaluran berikutnya akan diumumkan lebih lanjut sesuai informasi resmi dari Kementerian Sosial RI.

Pentingnya Informasi untuk RT/RW dan Perangkat Desa

Informasi ini sangat penting bagi para RT, RW, Kepala Desa, dan Lurah karena mereka sering menjadi tujuan pertanyaan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial.

Dengan memahami pengumuman ini, mereka dapat memberikan informasi yang akurat dan membantu masyarakat dalam proses pencairan dan pemutakhiran data.

Pastikan untuk menyebarkan informasi ini kepada masyarakat luas agar semua pihak dapat mempersiapkan diri dan melakukan tindakan yang diperlukan sebelum tanggal 1 Juli 2024.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# pengumuman penting
# KIS
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.