Apa Itu Sidang Isbat 1 Ramadhan 2024? Simak Penjelasannya Berikut

Ilustrasi sidang Isbat Ramadhan 2024
Ilustrasi sidang Isbat Ramadhan 2024

AYOJAKARTA.COM - Sidang isbat Ramadhan selalu menjadi momen paling ditunggu masyarakat terutama umat Muslim setiap tahunnya.

Bukan hal baru, sidang isbat Ramadhan sudah berlangsung sejak dekade 1950-an (sebagian sumber menyebut tahun 1962).

Perlu diketahui bahwa Kementerian Agama (Kemenag) tidak hanya mengumumkan hasil sidang isbat Ramadhan tetapi juga Syawwal dan Zulhijjah.

Lantas, apa tujuan dilakukannya sidang Isbat 1 Ramadhan?

Sidang Isbat merupakan momen untuk menentukan tanggal awal puasa Ramadhan sekaligus penanggalan tanggal untuk Lebaran Idul Fitri.

Baca Juga: 10 Kota Termiskin di Indonesia Berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Aceh termasuk!

Sudah menjadi tradisi, Kementerian Agama menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Keputusan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah.

Yang mana, fatwa tersebut memutuskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab.

Metode tersebut kemudian dilakukan oleh Pemerintah RI yakni Kementerian Agama dan berlaku secara nasional.

Dilansir Ayojakarta.com dari laman resmi kemenag.go.id, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Ditjen Bimas Islam, Adib, menjelaskan bahwa sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara seluler.

Adib menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.

Sidang isbat Ramadhan perlu dilakukan karena tidak semua organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Indonesia memiliki metode dan standar yang sama dalam menetapkan awal bulan dalam hitungan Hijriyah, termasuk bulan Ramadhan.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Pola Sidik Jari Bisa Ungkap Karakter Tersembunyi Kamu, Coba Cek!

Pandangan satu dengan yang lainnya akan selalu berbeda karena adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan.

Sidang isbat menjadi forum atau tempat sekaligus mekanisme dalam pengambilan keputusan.

Hal tersebut dinyatakan oleh Adib, bahwa sidang isbat dibutuhkan sebagai forum bersama dalam mengambil keputusan.

Adib juga mengatakan bahwa sidang isbat diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan acuan bagi umat Islam untuk mengawali puasa Ramadhan dan berlebaran.

Baca Juga: Kebenaran Soal Isu Tisya Erni Selingkuhan Sule Disorot Lagi, Nathalie Holscher: yang TE Udah Kebuka, Tinggal 1 Lagi

Dalam menentukan awal bulan Ramadhan, pada saat prosesnya sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam termasuk instansi.

Dalam sidang isbat Ramadhan ini dihadiri juga Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Komisi VII DPR RI, beberapa perwakilan seperti Perwakilan MUI, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

kemudian ada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Plenetarium Jakarta serta Perwakilan Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Pakar Falak dari beberapa ormas Islam, Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag serta Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Pondok Pesantren.

“Hasil musyawarah dalam sidang isbat ditetapkan oleh Menteri Agama agar mendapatkan kekuatan hukum. Jadi bukan pemerintah yang menentukan jatuhnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Pemerintah hanya menetapkan hasil musyawarah para pihak yang terlibat dalam sidang isbat,” sebut Adib di Jakarta, Jumat (8/3/2024), dilansir dari laman kemenag.go.id.

Baca Juga: Top 5 Jurusan Kuliah yang Lulusannya Tak AKan Digantikan Mesin atau Robot, Prospek Kerja Aman Sampai Masa Depan

Tak hanya di Indonesia, bahkan negara-negara Arab juga melakukan sidang isbat dan mengumumkannya kepada masyarakat.

Yang mana, dalam mekanismenya, negara Arab melakukan isbat setelah mendapatkan laporan rukyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majlis Hakim Tinggi di sana.

Sedangkan di Indonesia dalam mekanismenya menggunakan musyawarah bersama seluruh peserta sidang sibat.

Maka dari itu, menurut Adib bahwa peran pemerintah dalam proses sidang isbat adalah bentuk fasilitator ormas Islam dan pihak lainnya untuk bermusyawarah.

Baca Juga: Insan PNM Berprestasi Dapat Apresiasi Pergi Wisata Religi Ke Yerusalem

Kemudian, hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama agar mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat.

“Sidang isbat mengingatkan kita semua akan pentingnya menyatukan langkah dalam menjalankan ibadah dan memperkuat hubungan bersama dengan Allah, dengan tetap mengedepankan toleransi dan sikap saling menghormati atas beragam keputusan yang ada,” tandas Adib.

Demikianlah informasi mengenai alasan perlunya sidang isbat Ramadhan semoga bermanfaat.***

Baca Juga: 4 Tanda Hubungan Harus Berakhir, Menurut Stoikisme atau Stoa yang DIkenal Aliran Filsafat Penuh Kedamaian

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# isbat
# Ramadhan
# Kemenag
# Sidang
# Penetapan
# Kebijakan
# MUI
# 2024

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.