Berpeluang Menjadi Lokasi bagi Pengungsi Rohingnya, Inilah Sejarah Kelam Pulau Galang Saat Ditempati Vietnam

Ma'ruf Amin membuka peluang agar Indonesia bisa mempergunakan Pulau Galang sebagai lokasi penampungan pengungsi Rohingya sementara.
Ma'ruf Amin membuka peluang agar Indonesia bisa mempergunakan Pulau Galang sebagai lokasi penampungan pengungsi Rohingya sementara.

AYOJAKARTA.COM - Peningkatan jumlah pengungsi Rohingya di sejumlah Kabupaten di Provinsi Aceh kian menuai persoalan.

Kabar adanya penolakan warga Aceh dengan para pengungsi Rohingya semakin sering menjadi pemberitaan di media.

Selain penolakan, sejumlah sumber bahkan menyebut antara masyarakat Aceh dengan pengungsi Rohingya mulai terlibat perselisihan.

Terkait dengan kondisi para pengungsi serta aspirasi warga Aceh, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan tanggapan.

Menurut Wapres, pengungsi Rohingnya merupakan persoalan kemanusiaan sehingga harus dilakukan penanganan yang tidak merugikan masyarakat Aceh.

“Tidak mungkin kita menolak tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat,” ungkap Wapres.

Baca Juga: Terus Berdatangan Hingga Membuat Kewalahan, Segini Biaya yang Harus Dikeluarkan untuk Menjadi Pengungsi Rohingya

Selain akan menjadi beban tersendiri bagi Indonesia, kedatangan pengungsi Rohingya yang terus berkelanjutan juga perlu dibahas dengan UNHCR selaku penanggung jawab.

Dengan adanya pembahasan secara lebih terperinci, Wapres berharap akan ditemukan jalan tengah yang lebih manusiawi.

Untuk itu, Wapres membuka peluang agar Indonesia bisa mempergunakan Pulau Galang sebagai lokasi penampungan pengungsi sementara.

Selain sempat dijadikan sebagai sarana kesehatan saat pandemik Covid-19 mewabah, Pulau Galang yang terletak di Batam juga pernah menjadi penampungan warga Vietnam.

“Penempatannya dimana, kan dulu kita pernah menjadi Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam, kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu,” jelas Wapres.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pengungsi Rohingya akan Segera Dikembalikan ke Negara Asalnya!

Pulau Galang merupakan lokasi pelarian warga Vietnam yang menghindari pemerintahan Komunis Vietkong usai berhasil mengalahkan Amerika pada Perang Dunia II.

Keputusan menjadikan pulau Galang sebagai tempat penampungan warga Vietnam yang mencapai 250.000 pengungsi dimulai pada 29 April 1975.

Dipilihnya pulau seluas 250 hektar tersebut, berdasarkan hasil rapat sejumlah negara ASEAN dengan UNHCR yang dilakukan di Bangkok.

Guna menghindari penyebaran penyakit kelamin Vietnam Rose, Indonesia mengkarantina Pulau Galang dari dunia luar dan melibatkan PBB untuk setiap keperluan pengungsi.

Sebagai tempat pengungsian, PBB kemudian menyulap Pulau Galang hingga menjadi seperti “Negara Kecil” karena lengkapnya fasilitas hidup.

Saat upaya pengosongan pulau di tahun 1996, pengungsi Vietnam yang saat itu dijuluki oleh dunia dengan Manusia Kapal sempat melakukan perlawanan.

Baca Juga: Makin Membuat Masyarakat Aceh Kewalahan, Mahfud MD Ungkap Alasan Ribuan Pengungsi Rohingya Terus Berdatangan

Sehubungan dengan pernyataan Wapres terkait penggunaan Pulau Galang sebagai tempat penampungan, Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi.

Menurut Mahfud, penempatan bagi para pengungsi Rohingya ke Pulau Galang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Untuk itu, Mahfud MD juga telah meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk berkomunikasi dengan Pemprov Aceh terkait lokasi alternatif bagi pengungsi.

Demikian seperti dikutip Ayojakarta pada Jumat, 8 Desember 2023 dari kanal Youtube tvOne News.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# pengungsi Rohingya
# Ma'ruf Amin
# Pulau Galang

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.