TEBET, AYOJAKARTA - Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyerahkan dokumen setebal 600 halaman mengenai penyelenggaraan program Formula E kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto mengatakan, pemberian dokumen sebagai penegasan Pemprov DKI memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan governance reform serta mendorong pihak terkait lainnya untuk juga melakukan tindakan yang terbuka dan transparan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
"Kami siap untuk bekerja sama penuh dalam memberikan informasi-informasi, serta melaksanakan Penugasan Penyelenggaraan Formula E sesuai dengan koridor Good Corporate Governance, Risk and Compliance (GCGRC), sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemprov DKI Jakarta" kata Widi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/11).
Proses penyerahan dokumen didampingi eks Komisioner KPK 2011-2015, Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Bambang menuturkan, sikap transparan Pemprov DKI dan Jakpro harus didukung dan diapresiasi.
"Berharap dinas dan instansi terkait juga mendukung upaya pemberantasan korupsi," kata Bambang.
Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengakui lembaga antirasuah sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi program Formula E. Program balapan mobil listrik itu diselidiki lembaga antirasuah dari aduan masyarakat.
"Namun demikian, karena masih proses awal pengumpulan bahan keterangan maka materi penyelidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini," ujar Ali.
Kendati KPK belum bisa menjelaskan secara rinci terkait dugaan penyelidikan, Ali meminta masyarakat sebagai bisa memantau kerja-kerja lembaga antirasuah, sebagai unsur pengawasan sekaligus pendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan terus mengawal jalannya proses penyelidikan.
Share this article
Pemberian dokumen sebagai penegasan Pemprov DKI memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan governance reform.