Temukan Pelanggaran PSBB di DKI Jakarta? Begini Cara Lapornya!

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Sejalan dengan keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang masa pembatasan sosial Jawa-Bali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga  8 Februari 2021. Perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 51 Tahun 2021 terkait Perpanjangan Pemberlakuan Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah.

Adapun Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan aturan terkait sanksi pelanggaran protokol kesehatan di masa PSBB ketat ini. Sanksi tersebut ada yang berupa sanksi individu dan sanksi untuk para pelaku usaha.

Pemprov DKI Jakarta menetapkan bagi individu yang tidak memakai masker yang berada di wilayah DKI Jakarta, akan diberikan dua opsi sanksi. Dua opsi tersebut yaitu kerja sosial membersihkan fasilitas umum atau denda administratif maksimal Rp 250 ribu.

Lalu untuk sanksi bagi pelaku usaha yang tempat usahanya tidak menerapkan kebijakan protokol kesehatan Covid-19, akan diberikan lima opsi sanksi.

Opsi-opsi sanksi bagi para pelaku usaha yaitu berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dengan pemasangan segel di pintu masuk, denda administratif maksimal Rp 50 juta, pembekuan sementara izin, dan/atau pencabutan izin.

Kelima opsi sanksi tersebut diberlakukan berdasarkan tingkat kedisiplinan dan kepatuhan suatu tempat usaha atau seberapa banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh sang pemilik usaha.

Adapun rincian dari aturan yang harus dijalankan oleh tempat kerja/fasilitas umum dan transportasi/pergerakan orang selama masa PSBB ketat ini, adalah sebagai berikut:

1.      Perkantoran swasta, pemerintah, BUMN/BUMD harus menerapkan kebijakan berupa 75% karyawannya harus bekerja dari rumah (Work From Home)

2.      Satuan pendidikan harus menerapkan 100% aktivitasnya secara daring

AYO BACA : Aturan Baru PSBB Ketat Jakarta, Boleh Dine In Sampai Jam 8 Malam

3.      Tempat ibadah maksimal 50% jamaah

4.      Moda transportasi, menjalankan pembatasan kapasitas orang

5.      Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan harus menerapkan makan di tempat dengan maksimal 25%, beroperasi maksimal pukul 20.00 WIB, pesan antar dan take away sesuai jam operasional

6.      Fasilitas pelayanan kesehatan tetap beroperasi 100%

7.      Area publik dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara

8.      Pusat perbelanjaan maksimal tutup pukul 20.00 WIB

9.      Konstruksi tetap beroperasi 100%

Lalu pada transportasi/pergerakan orang, kebijakan pada masa PSBB ketat DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1.      Ganjil genap (mobil pribadi) tidak berlaku

AYO BACA : Kabel Menjuntai Bahayakan Pengguna Jalan, Warganet Sindir Pemprov DKI

2.      Mobilitas kendaraan pribadi maksimal 50% dari kapasitas kecuali berdomisili di alamat yang sama

3.      Kendaraan angkutan umum massal maksimal penumpang 50% dari kapasitas

4.      Taksi (konvensional dan online) maksimal penumpang 50% dari kapasitas

5.      Kendaraan rental maksimal penumpang 50% dari kapasitas

6.      Ojek (online dan pangkalan) tetap diperbolehkan mengangkut penumpang sesuai kapasitas (100%)

7.      HBKB ditiadakan.

Bagi masyarakat yang menemukan tempat usaha atau tempat ibadah yang tidak sesuai dengan aturan di atas, dapat melaporkannya melalui aplikasi bernama JAKI. Begini caranya:

1.      Buka aplikasi JAKI pada telepon pintar anda

2.      Pilih tombol lapor dan foto lokasi/aktivitas pelanggaran

3.      Pilih kategori pelanggaran

4.      Deskripsikan rincian laporan

5.      Kirim 

AYO BACA : Pemprov DKI Perpanjang PSBB Ketat hingga 8 Februari! Berikut Poin Penting yang Harus Dicatat!