Sejarah Hari Masyarakat Adat Internasional yang Diperingati Tiap 9 Agustus Lengkap Beserta Tujuannya!

AYOJAKARTA.COM - Pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Internasional.

Dikutip AyoJakarta.com dari AyoSemarang.com pada Kamis (4/8/2022), Hari Masyarakat Adat Internasional ini diperingati setiap tahun sejak 1994 lalu.

Penetapan tanggal 9 Agustus sebagai Hari Masyarakat Adat Internasional atau International Day of the World’s Indigenous Peoples ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 23 Desember 1994 yang terdapat dalam resolusi 49/214.

Pada tanggal 13 September 2007, PBB mengesahkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Di mana, deklarasi tersebut berisi tentang hak atas tanah, wilayah, sumber daya, budaya, kekayaan intelektual, hukum adat, lembaga adat, dan hak-hak lainnya.

Adapun tujuan dari Hari Masyarakat Adat Internasional tersebut yaitu untuk melindungi masyarakat adat yang ada di dunia.

Baca Juga: Tanggal 8 Agustus Diperingati Sebagai HUT ASEAN, Simak Sejarah dan Penjelasan Lengkapnya!

Dikutip AyoSemarang.com dari berbagai sumber pada tanggal 7 Agustus 2021, terdapat sebayak 476 juta Masyarakat Adat dari 90 negara di dunia.

Sementara itu, Indonesia memiliki organisasi kemasyarakatan yang mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Adat di Indonensia.

Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia memiliki 2.422 Masyarakat Adat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Isu ini pertama kali disampaikan oleh PBB pada Desember 1994.

Tema Hari Masyarakat Adat Internasional tahun ini adalah Leaving No One Behind: Masyarakat adat dan seruan untuk kontrak sosial baru.

Baca Juga: Sejarah Hari Peringatan Bom Hiroshima-Nagasaki Tanggal 6 Agustus, Tragedi Pilu Akhir Perang Dunia II

Menurut catatan PBB, sebanyak lebih dari 70 persen populasi dunia tinggal di negara-negara dengan selisih perbedaan pendapatan dan kekayaan yang meningkat, termasuk masyarakat adat yang sudah menghadapi tingkat kemiskinan dan kerugian sosial-ekonomi.

Ketimpangan pendapatan yang tinggi tersebut biasanya terkait dengan ketidakstabilan kelembagaan, korupsi, krisis keuangan, meningkatnya kejahatan dan kurangnya akses terhadap keadilan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Bagi masyarakat adat, kemiskinan dan ketidakadilan yang parah cenderung menimbulkan ketegangan dan konflik sosial yang terus menerus.

"Memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya serta mengurangi ketimpangan adalah inti dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan," tulis PBB.

Dengan adanya peringatan ini, kita, seluruh masyarakat, pemerintah, aktivis sosial, masyarakat adat, perempuan, akademisi, ilmuwan makin berperan dalam membangun dan mendesain ulang kontrak sosial baru yang melayani kepentingan mereka.

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.***