APDB 2026 DKI Jakarta Resmi Disahkan, Ada 5 Isu Strategis yang Jadi Fokus Utama Gubernur Pramono, Berikut Rinciannya

AYOJAKARTA.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026 DKI Jakarta kini telah resmi disahkan melalui Perda nomor 4 Tahun 2025.

APBD 2026 ini resmi diundangkan pada 23 Deseber 2024, termasuk dengan pergub Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan fokus pada lima isu strategis dalam menggunakan APBD 2026 ini.

APBD 2026 DKI Jakarta yang disahkan adalah senilai Rp81,32 triliun.

Baca Juga: BGN Umumkan Program MBG untuk Sekolah Mulai Normal 8 Januari 2026

Jumlah tersebut mengalami penurunan Rp10,54 tiriliun dari APBD 2025 yakni Rp91,86 triliun.

Penurunan APBD disebabkan turunnya Pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan Pemerintah Pusat.

Lima isu strategis yang akan menjadi fokus utama Pramono Anung adalah penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemacetan.

"Kami berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ujar Pramono.

Pramono berharap dengan ditetapkannya APBD 2026 ini dapat mengakselerasi pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai awal tahun.

Ke depan, Pemprov DKI akan meningkatkan infrastruktur kota agar layak dan memadai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,77 triliun.

Kemudian untuk meningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan sebesar Rp582 miliar dan peningkatan modal manusia yang berdaya saing senilai Rp17,58 triliun.

Baca Juga: Viral Ikon Baru di Kediri, Patung Macan Putih yang Hanya Telan Anggaran Rp2 Juta Dianggap Tidak Proporsional

Program penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri dengan anggaran sebesar Rp2,70 triliun, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif sebesar Rp2,36 triliun, penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit sebesar Rp7,82 triliun, dan optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebesar Rp6,27 triliun.

Lebih lanjut, untuk pekerjaan umum dan tata ruang ada beberapa pos, yaitu pengendalian banjir dengan anggaran Rp 3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp 1,38 triliun, dan pembangunan jembatan dan flyover sebesar Rp 289,72 miliar.

Sementara itu untuk urusan perhubungan, dianggarkan subsidi transportasi umum, dengan rincian sebagai berikut:

- Subsidi Transjakarta Rp 3,75 triliun

- Subsidi Bus Sekolah Rp 105,38 miliar

- Subsidi MRT Jakarta Rp 536,70 miliar

- Subsidi LRT Jakarta Rp 325,28 miliar

- Layanan angkutan kapal perairan Rp 100,19 miliar.

Baca Juga: Libur Sekolah, MBG akan Diprioritaskan untuk Kelompok Ibu Hamil-Menyusui dan Balita

Disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Roland, untuk urusan ketenagakerjaan, Pemprov akan terus mengadakan pelatihan keterampilan kerja kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) dengan anggaran sebesar Rp63,44 miliar.

Lalu ada pelatihan SIM A sebesar Rp1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri sebesar Rp4,33 miliar, dan pelatihan peningkatan produktivitas sebesar Rp1,25 miliar.

Untuk pendidikan Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan Rp19,75 triliun atau 26,5 persen dari Belanja Daerah.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk:

- Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp 3,25 triliun

- Kartu Jakarta Mahasiswa Unggu (KJMU) sebesar Rp 399 miliar.

- Sekolah swasta gratis Rp 282,46 miliar

- Rehab sekolah dan fasilitas pendidikan sebesar Rp 126,12 miliar.

Baca Juga: UMP Jakarta 2026 Naik jadi Rp5,7 Juta, Diharapkan Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Selanjutnya di bidang kesehatan, sejumlah pos anggaran yang dialokasikan adalah:

- BPJS Kesehatan Rp1,40 triliun

- Pembangunan fasilitas kesehatan Rp 360,49 miliar

- Penyediaan alat kesehatan sebesar Rp165,16 miliar

- Pasukan Putih senilai Rp 43,49 miliar

Sementara bantuan sosial yang terus berjalan adalah:

- Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Rp 625,89 miliar

- Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp 100,10 miliar

- Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp76,45 miliar

Baca Juga: Usung Tema 'Hadiah dari Hati adalah Perjalanan Penuh Arti' TMII Targetkan 430 Ribu Pengunjung saat Libur Nataru

Kemudian untuk industri dan perdagangan, beberapa pos anggaran dialokasikan adalah:

- Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Rp13,34 miliar

- Program pemberdayaan UMKM Rp 17,59 miliar

- Program pembangunan dan perencanaan industri Rp 23,55 miliar.

Untuk komunikasi dan informatika, dialokasikan dana sebesar Rp185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir.

Seluruh program di atas akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.***