Tak Hanya Kurangi Kemacetan, Adanya Stasiun LRT Fase 1B Manggarai Juga Dukung Upaya Dekarbonisasi Sektor Transportasi

AYOJAKARTA.COM - Pembangunan Stasiun LRT Jakarta Fase 1B Manggarai digadang-gadang tidak hanya menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota.

Proyek ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya dekarbonisasi sektor transportasi.

Integrasi moda berbasis listrik ini dinilai akan memperkuat sistem transportasi massal rendah emisi di Jakarta.

Stasiun Manggarai merupakan salah satu simpul transportasi tersibuk di Indonesia.

Baca Juga: Setelah Jokowi, Kini Giliran Gibran Rakabuming Ditantang untuk Tunjukkan Ijazah: Biar Lebih Gentle!

Dengan hadirnya LRT Fase 1B yang terhubung langsung dengan Stasiun Manggarai diharapkan dapat memperlancar mobilitas penumpang dari dan menuju kawasan pusat bisnis, perkantoran, hingga permukiman padat penduduk.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Diwo Rio Sambodo memberikan apresiasi komitmen PT Jakpro bersam Pemprov DKI dalam pembangunan proyek ini.

Rio mengatakan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan KRL, Kereta Api Bandara, dan Transjakarta ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan pusat integrasi antarmoda yang modern dan efisien.

Ia juga menegaskan pihaknya akan mengawal proses pembangunan Stasiun LRT Manggarai ini.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Rencanakan Revitalisasi Pasar Baru, Bakal jadi The Next Blok M?

“Perlu ada MoU teknis yang mengikat antara Pemprov DKI atau Jakpro dengan Kemenhub. Kami juga akan mendorong pengawasan langsung secara berkala untuk memastikan jarak dan kenyamanan perpindahan penumpang,” ujarnya.

Selain itu, menurut Rio, perpindahan antarmoda harus nyaman, aman, dan idealnya tidak memerlukan jarak jalan kaki lebih dari 300 meter.

Bukan hanya aspek teknis, pentingnya kebijakan TOD yang inklusif dan berpihak pada masyarakat lokal Manggarai juga harus diperhatikan.

Ia pun mendorong adanya regulasi, baik melalui Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda), yang mewajibkan alokasi ruang komersial khusus UMKM lokal di kawasan TOD.

Baca Juga: Lahan Baru Gedung MUI di Bundaran HI Berstatus Cagar Budaya, Pramono Anung: Mendukung Pemerintah Namun...

“UMKM lokal harus diberi ruang. Tidak hanya tempat usaha, tetapi juga pelatihan, pendampingan, dan skema sewa yang terjangkau agar mereka siap bersaing,” jelasnya.***