AYOJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan strategi baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membiayai sejumlah proyek strategis tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pendanaan pembangunan tersebut akan dioptimalkan melalui mekanisme Koefisien Lantai Bangunan ( KLB ) yang diklaim lebih transparan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Pramono mengatakan, skema KLB akan menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan berbagai fasilitas publik di Jakarta.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat menghadirkan infrastruktur baru tanpa memberikan beban tambahan terhadap keuangan daerah.
"Pasti tahun depan Bapak-Bapak tidak menyangka bahwa Jakarta akan memiliki banyak hal yang baru. Sepenuhnya dibiayai dari KLB, tidak lagi dibiayai dari APBD," ujar Pramono.
Ia lantas menyebutkan salah satu pembangunan di Jakarta yang sudah menggunakan skema biaya KLB, yaitu jalur bawah tanah yang menghubungkan kawasan Grand Hyatt, Pullman, Mandarin Oriental, dan Hotel Kempinski menuju Stasiun MRT Bundaran HI.
Kawasan tersebut, kata Pramono, akan diresmikan pada Desember 2026.
Revitalisasi Taman Barito di Jakarta Selatan juga dibiayai dengan mekanisme yang sama.
"Dan Alhamdulillah, walaupun ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tinggi, efisiensi yang tinggi, hal yang berkaitan dengan pembangunan di Jakarta sekarang ini relatif berjalan sesuai yang kami rencanakan," jelasnya.
Untuk diketahui, mekanisme pembiayaan KLB ini sebelumnya tekah diterbitkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2026.
Pergub tersebut kini menjadi aturan baru yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam perizinan KLB di ibu kota.***
Share this article
Pramono mengatakan, skema KLB akan menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan berbagai fasilitas publik di Jakarta.