Ratusan Ribu NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Luar Kota akan Dinonaktifkan, Ini Cara Cek Status KTP dan Kategorinya

Kabar tentang penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga DKI Jakarta belakangan sedang jadi topik hangat.
Kabar tentang penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga DKI Jakarta belakangan sedang jadi topik hangat.

AYOJAKARTA.COM – Kabar tentang penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga DKI Jakarta belakangan sedang jadi topik hangat.

Rupanya kabar tersebut bukan isapan jempol belaka, lantaran pihak dukcapil DKI Jakarta sudah mengumumkan langsung melalui akun Instagram resmi mereka @dukcapiljakarta yang dikutip AyoJakarta.com pada Jumat, 26 April 2024.

Dalam unggahanya, Dukcapil DKI Jakarta menyebut bahwa saat ini program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili tersebut sedang dalam proses pelaksanaan.

Pihak Dukcapil Jakarta juga menuturkan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tahapan guna menata identitas warga yang berdomisili di luar DKI Jakarta tetapi masih ber-KTP DKI Jakarta.

Selebihnya, pihak Dukcapil juga mengatakan jika program ini dilaksanakan usai pemilu, tepatnya ketika sudah mendapatkan hasil resmi dari KPU.

Untuk pelaksanaannya sendiri, program ini akan dilakukan secara bertahap di setiap bulannya, kemudian diawali dari data yang sudah meninggal.

Selanjutnya untuk RT/RW yang sudah tidak ada akan tetapi masih tertera di KTP elektronik yang digunakan oleh masyarakat, lalu yang berikutnya sesuai dengan tahapan.

Baca Juga: Dukcapil Tegaskan NIK KTP Warga Jakarta yang Tinggal di Tempat Lain Tidak Dinonaktifkan Permanen

Berikut program Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili yang akan dilakukan mulai dari tahap:

- Meninggal tetapi masih aktif administrasi kependudukan dikarenakan belum dilaporkan

- RT/RW sudah tidak ada tetapi masih menggunakan alamat terkait

- Tidak dikenal oleh masyarakat yang ada di sekitar atau penduduk sekitar tetapi terdata di data kependudukan

- Dikenal akan tetapi tidak diketahui keberadaannya

- Pindah luar wilayah DKI Jakarta namun tidak merubah dokumen

- Pindah namun antar wilayah DKI Jakarta

Baca Juga: Kamu Harus Tahu! Ini Kriteria dan Cara Cek NIK KTP Warga DKI Jakarta yang Masuk dalam Kategori Dinonaktifkan, Langsung dari Kepala Dinas Dukcapil

Selanjutnya untuk kategori Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili, adalah sebagai berikut:

- Keberatan dari pemilik kontrakan/bangungan/rumah

- Pencekalan dari lembaga hukum terkait/instansi

- Penduduk yang ternyata sudah tidak berdomisili secara De Facto selama lebih dari satu tahun

- Wajib KTP Elektronik yang tidak melakukan perekaman selama 5 tahun sejak usia wajib KTP elektronik

Sementara bagi warga kategori berikut tidak dimasukkan dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili, yakni:

- Bertugas/belajar di luar DKI/luar negeri/dinas

- Memiliki aset di DKI Jakarta

Baca Juga: Penonaktifkan NIK Warga DKI Jakarta Dilakukan Menjelang Pilkada 2024, Ini Kriteria KTP yang akan Dinonaktifkan

Masyarakat juga bisa melakukan pengecekkan NIK KTP DInonaktifkan, dengan cara berikut ini:

- Masuk ke situs https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/

- Pilih menu “Cek Pembekuan Warga” yang terdapat di halaman utama

- Masukkan 16 digit NIK KTP DKI pada kolom yang disediakan

- Masukkan captcha yang tertera pada bagian kolom captcha

- Lalu klik menu “Cari Data Pembekuan”

- Halaman akan menampilkan informasi status NIK KTP termasuk dalam daftar dibekukan/dinonaktifkan atau tidak.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KTP
# nik
# Jakarta

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.