AYOJAKARTA.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan pemilu 2024 mendatang dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.
Hal tersebut dilakukannya karena ia memiliki kepentingan untuk bisa memastikan pemilu berjalan dengan baik, aman dan tidak meninggal polarisasi bahkan konflik sosial di masyarakat.
Sebagai pemimpin negara, Jokowi ingin presiden yang terpilih di pemilu 2024 harus bisa melanjutkan estafet kepemimpinannya seperti pembangunan IKN, Hilirisasi, transisi energi bersih dan lainnya.
Ia juga berharap pemilu mendatang nantinya setiap peserta kontestasi demokrasi ini bisa berkompetisi secara free dan fair. Maka dari itu, presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN.
Presiden Jokowi ingin pemilih bisa mendapatkan informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu. Ia tidak mau para pemilih salah pilih karena isu black campaign.
Mantan Wamenkumham RI, Prof Denny Indrayana, mengatakan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi merupakan strategi dalam pemenangan pemilu 2024 baik itu pileg maupun pilpres.
Denny juga menjelaskan bahwa cawe-cawe Jokowi ini semakin terlihat jelas ketika Staf Kepresidenan Moeldoko mengajukan PK terkait pengambilalihan Partai Demokrat.
"Jokowi tidak bisa mengatakan beliau tidak tahu, ini kepala staf presiden dan salah satu orang terdekat di istana. Pak Jokowi tidak bisa mengatakan beliau tidak setuju kalau beliau tidak setuju ada stafnya 'mencopet' paling tidak beliau marah. Normal pula kalau di-reshuffle," katanya.
Sikap diam Jokowi ini juga dinilai Denny sebagai bentuk dukungan terhadap Moeldoko yang ingin mengambil alih Partai Demokrat, agar Anies tidak bisa maju di pilpres mendatang merupakan salah satu bentuk cawe-cawenya.
Tak hanya itu saja, ia juga mengungkapkan bagaimana cara Jokowi untuk bisa menghalangi Anies maju sebagai peserta pilpres.
"Melalui tangan staf kepresidenan Jokowi mengambil alih Partai Demokrat untuk bisa membatalkan pencalonan Anies Baswedan," ungkap Denny, dikutip dari tayangan Indonesia Lawyers Club, Jumat, 2 Juni 2023.
Denny juga menganggap sikap Moeldoko ini seharusnya diberikan sanksi oleh presiden karena tindakan "pencopetan" tersebut merupakan kejahatan dan bukan pelanggaran etika lagi.
Baca Juga: Baliho Besar dengan Foto Mesra Prabowo dan Jokowi Terpampang di Jalan Kramat Raya, Begini Tulisannya
Cawe-cawe presiden Jokowi ini menggunakan instrumen hukum, yang kemudian disimpulkan Denny lewat tulisan puisinya yang berjudul "Korupsilah dalam Pelukan Koalisi".***
Share this article
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan pemilu 2024 mendatang dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.