AYOJAKARTA.COM – Kabar akan diberlakukannya ERP atau Electronic Road Pricing membuat warga Jakarta benar-benar terkejut.
ERP merupakan salah satu bentuk pengendalian terhadap kemacetan lalu lintas di suatu wilayah atau daerah.
Jika sistem ERP ini sudah diberlakukan, maka masyarakat pengguna jalan diwajibkan membayar sejumlah tarif mulai dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 19.000.
Sistem pengelolaan jalan yang sudah diusulkan sejak era Gubernur Sutiyoso ini, urung dilakukan di masa kepemimpinan gubernur penerusnya.
Menurut rencana, waktu pelaksanaan sistem ERP ini akan dilakukan mulai jam 05:00 sampai dengan 22:00 malam.
Untuk wilayah Jakarta, apabila peraturan ini sudah resmi diberlakukan, terdapat sebanyak 25 wilayah jalan yang akan memberlakukan sistem ERP.
Adapun ke 25 wilayah tersebut antara lain, jalan Pintu Besar Selatan, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Majapahit, Medan Merdeka Barat, MH Thamrin.
Jalan Jendral Sudirman, Sisingamangaraja, Panglima Polim, Fatmawati, Suryopranoto, Balikpapan, Kyai Caringin, Tomang Raya, S Parman.
Baca Juga: Fitur Proxy, Inovasi Kirim WhatsApp Tanpa Kuota yang Bisa Digunakan dalam Keadaan Darurat
Jalan Gatot Subroto, MT Haryono, DI Panjaitan, A Yani, Pramuka, Salemba Raya, Pasar Senen, Gunung Sahari, dan jalan HR Rasuna Said.
Sehubungan dengan adanya rencana pengesahan ERP di sejumlah jalan di wilayah DKI Jakarta, sejumlah tokoh kemudian memberi pendapat.
“ERP merupakan salah satu strategi dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta,” jelas Syafrin Liputo selaku Kadishub Provinsi DKI Jakarta.
Lebih lanjut Syafrin mengutarakan tentang pentingnya menggunakan alat transportasi massal atau umum yang kini sudah dinilainya cukup optimal.
“Kenapa? Karena layanan angkutan umum kita sudah terintegrasi, termasuk cakupan area yang mencapai 92 persen,” tambah Syafrin.
Baca Juga: Lupa Jumlah Hutang Puasa? Buya Yahya : Begini Cara Qadha Puasa Ramadhan
Menanggapi pernyataan Syafrin mengenai pentingnya ERP, Gilbert Simanjuntak selaku Anggota DPRD DKI Jakarta menanggapi.
“Kita tidak anti dengan ERP, tetapi jangan sekarang, kalau dilakukan sekarang itu akan membebani rakyat,” ungkap Gilbert.
Sebelumnya, Gilbert sempat menyinggung mengenai perbedaan income antara negara maju yang sudah menerapkan ERP dengan Indonesia.
Gilbert berharap sebelum ERP ini benar-benar diberlakukan, maka sarana transportasi umum perlu benar-benar dijamin faktor kenyamanannya.
Terkait dengan rencana pemberlakukan sistem ERP, hal berbeda juga disampaikan Achmad Nur Hidayat selaku Pengamat Kebijakan Publik.
“Apakah ada langkah kreatif dari pejabat yang memimpin sekarang untuk menyelesaikan dengan cara murah serta diamini seluruh masyarakat?” ujarnya. ***
.jpg)
Share this article
Menyoal ERP atau Electronic Road Pricing yang saat ini direncanakan akan dilakukan di Ibu Kota DKI Jakarta