Mengapa Amunisi Baru Pertamax Green 95 Mengancam Piring Makan Kita?

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan bensin E5 alias Pertamax Green 95 secara massal di Pulau Jawa pada Juli 2026.

Bahan bakar ini mencampurkan 5 persen bioetanol berbasis tebu. Langkah yang diklaim sebagai solusi ramah lingkungan untuk menekan emisi sektor transportasi.

Namun, di balik ambisi hijau ini, ada harga mahal yang harus dibayar oleh ketahanan pangan nasional.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa produksi tebu nasional saat ini masih mengalami defisit kronis.

Jangankan untuk bahan bakar, memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat saja belum mencukupi.

Ketika tebu dipaksa beralih fungsi menjadi energi, terjadilah kompetisi langsung antara kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan bakar.

Demi mengejar pasokan hulu, pemerintah menjadikan wilayah Merauke, Papua Selatan, sebagai pusat Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Permenko Nomor 8 Tahun 2023 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025.

Pemerintah berambisi memproduksi 1,2 juta kiloliter bioetanol pada tahun 2030.

Sayangnya, ekspansi lahan masif ini memicu lonjakan angka deforestasi yang tajam di Merauke, dari 2.632 hektare pada 2024 menjadi 6.557 hektare pada 2025.

Alih fungsi hutan alam ini merusak ekosistem lokal yang seharusnya menyokong pangan masyarakat adat.

Beban Fiskal dan Risiko Konflik Kepentingan

Selain mengancam sektor pangan, program bioetanol E5 ini berpotensi menjadi "lubang hitam" bagi keuangan negara.

Hingga kuartal I tahun 2026, defisit APBN telah menyentuh Rp240,1 triliun.

Di sisi lain, lembaga CELIOS mengestimasi pengembangan bioetanol hingga tahun 2035 membutuhkan dana fantastis mencapai Rp170 triliun.

Untuk menjaga stabilitas harga gula, pemerintah harus melakukan intervensi. Namun di saat yang sama, subsidi besar juga dibutuhkan agar harga bioetanol tetap kompetitif di pasar.

Tanpa adanya lembaga pendanaan eksternal yang stabil, beban fiskal berlapis ini akan menguras sisa ruang APBN yang kian menyusut.

Pemerintah memang telah merilis PMK Nomor 34 Tahun 2026 untuk membebaskan cukai etanol demi meringankan beban produsen.

Namun, insentif hilir ini dinilai tidak realistis jika melihat rapuhnya sektor hulu.

Tanpa perencanaan matang dan pasokan bahan baku yang stabil, ambisi energi bersih ini berisiko menjadi solusi semu.

Skema ini dikhawatirkan hanya menguntungkan segelintir investor besar pemegang konsesi lahan, sementara ketahanan pangan nasional menjadi taruhannya.***