Berapa Biaya Subsidi Bioetanol E5? Mengintip Beban Fiskal di Balik Pertamax Green 95

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Indonesia tengah memacu mandatori bensin E5 yang dijadwalkan meluncur secara massal di Pulau Jawa pada Juli 2026.

Produk yang dikenal sebagai Pertamax Green 95 ini merupakan campuran bensin dengan 5 persen bioetanol berbasis tebu dan jagung.

Meski dipromosikan sebagai solusi ramah lingkungan dengan harga Pertamax Green 95 sekitar Rp12.900 per liter, kebijakan ini menyimpan risiko besar terhadap stabilitas keuangan negara.

Salah satu ancaman utama adalah potensi pembengkakan subsidi bioetanol di tengah kondisi fiskal yang sedang goyah.

Hingga kuartal I tahun 2026, Indonesia telah mencatat defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun.

Di sisi lain, laporan CELIOS mengestimasi bahwa pengembangan bioetanol hingga tahun 2035 membutuhkan dana fantastis mencapai Rp170 triliun atau setara USD 11 miliar.

Tanpa adanya sumber pendanaan eksternal yang stabil seperti dana sawit (BPDP), seluruh beban selisih harga bioetanol yang mahal ini dikhawatirkan akan jatuh sepenuhnya ke pundak APBN.

Kontradiksi tajam terlihat pada rapuhnya sektor hulu jika dibandingkan dengan ambisi di sisi hilir.

Untuk menyelamatkan industri hilir, pemerintah telah merilis PMK Nomor 34 Tahun 2026 yang membebaskan cukai etanol demi meringankan beban operasional produsen.

Namun, realitas di hulu menunjukkan bahwa produksi tebu nasional masih mengalami defisit kronis, bahkan untuk memenuhi kebutuhan gula pangan pun belum mencukupi.

Memaksakan penggunaan tebu untuk energi di tengah ketidaksiapan infrastruktur dan pasokan bahan baku dinilai sebagai langkah yang tidak realistis dan berisiko memicu konflik kepentingan antara ketahanan pangan dan energi.

Fokus pembangunan kini dialihkan ke proyek strategis nasional Papua di Merauke, di mana lahan luas disulap menjadi perkebunan tebu berskala industri.

Sayangnya, ambisi ini dibayar mahal dengan laju deforestasi yang meroket tajam di Merauke, mencapai 6.557 hektare pada tahun 2025.

Alih-alih memberikan dampak ekonomi bagi petani lokal, skema ini berpotensi menjadi "lubang hitam" fiskal baru yang hanya menguntungkan segelintir investor besar pemegang konsesi lahan luas.

Tanpa perencanaan yang matang dan transparansi mengenai siapa yang benar-benar diuntungkan, program bioetanol E5 berisiko menjadi solusi semu yang menguras uang rakyat demi kepentingan korporasi besar di tanah Papua.***