Sengkarut Kasus Ijazah Jokowi Berlanjut, Hasil Uji Forensik Jadi Kunci Kepastian Hukum

Sengkarut Kasus Ijazah Jokowi Berlanjut, Hasil Uji Forensik Jadi Kunci Kepastian Hukum
Sengkarut Kasus Ijazah Jokowi Berlanjut, Hasil Uji Forensik Jadi Kunci Kepastian Hukum

AYOJAKARTA.COM - Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, masih terus menjadi perhatian publik.

Sengkarut ini menyeret berbagai pihak, termasuk Roy Suryo dan dokter Tifa, yang kini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Presiden Jokowi sendiri melaporkan lima orang ke kepolisian pada 30 April 2025, terkait tudingan yang dianggap mencemarkan nama baiknya.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Pendaftaran SPMB 2025 Jenjang SMP Negeri di Surabaya 2025, Catat Tanggalnya!

Semenatara itu, penyidik telah memeriksa lebih dari 30 saksi, termasuk rekan-rekan kuliah dan SMA Jokowi.

Barang bukti berupa flashdisk berisi 24 tautan video, konten media sosial X, serta rekaman YouTube telah dikumpulkan.

Selain Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri juga turun tangan, melakukan pendalaman langsung ke Solo untuk memverifikasi keaslian dokumen yang dipermasalahkan.

Dalam proses ini, tim hukum Presiden juga telah menyerahkan dokumen ijazah asli kepada Bareskrim untuk diuji secara forensik.

Baca Juga: Walk Out Saat Musrenbang Jawa Barat! DPRD Fraksi PDIP Akui Tersinggung oleh Pernyataan Dedi Mulyadi

Oleh sebab itu, Uji forensik ini menjadi titik krusial dalam menentukan keabsahan ijazah yang selama ini dipersoalkan oleh sejumlah pihak.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hibnu Nugroho, uji forensik menjadi solusi utama untuk mengurai polemik ini.

"Fokus permasalahannya adalah kemarin ada keraguan tentang ijazah Pak Jokowi, sehingga ada laporan tentang Pasal 263 Ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Jadi ini tentang perkara memalsukan atau membuat palsu," ujar Hibnu Nugroho dilansir dari YouTube tvOneNews.

"Kalau memalsukan itu dari tidak ada menjadi ada, kalau membuat palsu itu mengubah sesuatu. Pihak Bareskrim sudah menyatakan sudah melakukan pemeriksaan 90 persen, tinggal 10 persen tentang uji forensiknya," sambungnya lagi.

Baca Juga: Pendaftaran SPMB 2025 Kota Bogor Jenjang SMP Resmi Dibuka: Cek Tanggal dan Tahapannya

Ia menegaskan bahwa keaslian ijazah dapat dibuktikan dari unsur-unsur seperti tanda tangan, nomor register, dan kesesuaian data dengan arsip di Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kalau nanti ternyata ijazah Pak Jokowi itu terbukti asli, maka nanti gugatan yang di Solo, di Sleman ya mau tidak mau akan terhambat atau gugur. Tetapi kalau tentang fitnah itu menyangkut diri Pak Jokowi sendiri sebagai delik aduan absolut," ujarnya.

Jika hasil uji menunjukkan ijazah itu asli, maka secara hukum tudingan pemalsuan otomatis gugur. Namun, pelaporan balik Presiden Jokowi atas dugaan fitnah tetap memiliki dasar hukum, karena termasuk delik aduan pribadi.

Ini artinya, hanya Presiden sebagai pihak yang merasa dirugikan yang berhak melaporkannya. Di sisi lain, Roy Suryo kembali dilaporkan oleh Peradi Bersatu ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penghasutan.

Baca Juga: Spesial! 2 Kategori Honorer Ini Bisa Diangkat Jadi PPPK Meski Gagal di Seleksi Tahap 2 Tahun 2024, Ini Kriterianya

Ini menunjukkan bahwa polemik ijazah Jokowi tak hanya menjadi isu hukum, tapi juga politis. Kesimpulannya, publik kini menanti hasil uji forensik Bareskrim Polri sebagai pembuka simpul persoalan ini.

Hasil tersebut akan menentukan apakah kasus ini berlanjut, atau justru berakhir dengan pembuktian bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah sah dan asli.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bareskrim
# Polda Metro Jaya
# ijazah
# Jokowi

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.