AYOJAKARTA.COM – Memasuki awal tahun 2024, pemerintah secara resmi telah menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Adanya kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam masa transisi pemerintah serta kondisi APBN yang tekor, membuat banyak pihak mempertanyakan urgensinya.
Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam kondisi APBN 2023 yang mengalami tekor hingga mencapai 347,5 triliun rupiah, jelas menimbulkan pertanyaan.
Dugaan adanya alasan politis yang menjadi latar belakang kenaikan gaji bagi para ASN-pun kemudian berkembang.
Sehubungan dengan adanya anggapan tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies memberikan tanggapan.
Menurut Bima Yudistira, kebijakan menaikan gaji ASN di tengah kondisi APBN yang defisit merupakan suatu bentuk kebijakan yang populis.
Adanya beban belanja pegawai yang sudah sangat berat dalam APBN 2024, ditambah situasi politik membuat kenaikan gaji ASN patut ditanggapi.
Kenaikan gaji ASN yang cenderung bersifat konsumtif, menurut Bima bertolak belakang dengan gagasan reformasi birokrasi dan digitalisasi.
“Logikanya adalah ketika pemerintah berbicara soal digitalisasi dan reformasi birokrasi , seharusnya tidak perlu ada kenaikan dari gaji pegawai,” jelas Bima.
Lebih lanjut, Bimo menilai upaya memaksimalkan investasi digital lebih perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pekerjaan ASN.
Dengan semakin ringannya pekerjaan ASN, investasi digitalisasi akan berdampak langsung pada jumlah ASN yang terlibat.
Baca Juga: TERLENGKAP! Biaya Admin Bank BCA, BNI, BRI, dan Mandiri Terbaru Tahun 2024
“Jika jumlah pegawainya berkurang maka efisiensi birokrasi bisa tercapai, tapi yang terjadi justru anggaran belanja pegawainya terus menerus dinaikkan,” imbuhnya.
Terkait dengan penentuan waktu kenaikan gaji ASN yang dilakukan di musim politik, Bima memberi pandangan.
Menurutnya, kenaikan gaji yang bersiklus lima tahunan memiliki peluang untuk bisa mendongkrak perolehan suara.
“Makanya politik anggaran kita tidak berdasarkan pada politik anggaran yang rasional,” jelas Bima seraya berharap ketersediaan anggaran pupuk lebih diutamakan.
Adanya berbagai kontradiksi yang terjadi di akar rumput, menurut Bima mencerminkan upaya pemerintah yang lebih condong menyenangkan sebagian kalangan.
Dengan kata lain, kenaikan gaji ASN yang diambil dari dana APBN menurut Bima merupakan bentuk keputusan politik jangka pendek.
“Pemerintah hari ini hanya ingin APBN ini untuk menyenangkan sebagian pihak untuk tujuan politik tertentu dalam jangka pendek,” jelas Bima.
Karena itu, Bima berharap agar kenaikan gaji bagi ASN yang sudah menjadi siklus lima tahunan ini bisa disudahi.
“Tentunya tidak bisa, kalau terus menerus seperti ini ada konsekuensi,” pungkasnya dikutip Ayojakarta, Kamis 4 Januari 2024 dari Metro TV.
Share this article
Adanya kenaikan gaji ASN dalam masa transisi pemerintah serta kondisi APBN yang tekor, membuat banyak pihak mempertanyakan urgensinya.