24 Daftar Caleg Mantan Napi Koruptor Lengkap Nama dan Asal Parpol, Terbanyak dari Partai Mana?

Ilustrasi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 24 mantan terpidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.
Ilustrasi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 24 mantan terpidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.

AYOJAKARTA.COM — Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 24 mantan terpidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.

Eks koruptor ini diusung oleh sejumlah partai politik dan akan bersaing untuk menduduki kursi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Berikut adalah daftar nama-nama bacaleg DPRD yang pernah terlibat dalam kasus korupsi, beserta partai politik yang mendukung:

Baca Juga: Netralitas Jokowi Kian Diragukan, Partai Pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Koalisi Perubahan Ungkap Ini

Golkar

DPRD:
1. Heri Baelanu, DPRD Kabupaten, Dapil Pandeglang 1, nomor urut 6
2. Dede Widarso, DPRD Kabupaten, Dapil Pandeglang 5, nomor urut 4
3. Eu K Lenta, DPRD Kabupaten, Dapil Morowali Utara 1, nomor urut 9

DPR:
4. Teuku Muhammad Nurlif, Dapil Aceh 1, nomor urut 1
5. Syahrasaddin, Dapil Jambi, nomor urut 6
6. Wendy Melfa, Dapil Lampung 1, nomor urut 5
7. Iqbal Wibisono, Dapil Jawa Tengah, nomor urut 2
8. Nurdin Halid, Dapil Sulawesi Selatan 2, nomor urut 1
9. Bernard Sagrim, Dapil Papua Barat Daya, nomor urut 2

Nasdem

DPRD:
1. Yohanes Marinus Kota, DPRD Kabupaten, Dapil Ende 1, nomor urut 8
2. Syaifullah, DPRD Provinsi, Dapil Kepulauan Babel 1, nomor urut 7

DPR:
3. Abdillah, Dapil Sumatra Utara 1, nomor urut 5
4. Eep Hidayat, Dapil Jawa Barat 9, nomor urut 1
5. Dikdik Darmika, Dapil Jawa Barat 11, nomor urut 9
6. Sani Ariyanto, Dapil Jawa Tengah 8, nomor urut 4
7. Rahudman Harahap, Dapil Sumatra Utara, nomor urut 4

PKB

DPRD:
1. Saparudin, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2
2. Fakhrur Rizal, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1

DPR:
3. Susno Duadji, Dapil Sumatra Selatan 2, nomor urut 2
4. Huzrin Hood, Dapil Kepulauan Riau, nomor urut 2
5. Rino Lande, Dapil Jawa Timur V, nomor urut 7
6. Yansen Akun E, Dapil Kalimantan Berat 2, nomor urut 1

Hanura

DPRD:
1. Welhemus Tahalele, DPRD Provinsi, Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 2
2. Warsit, DPRD Kabupaten, Dapil Blora 3, nomor urut 1
3. Joni Kornelius Tondok, DPRD Kabupaten, Dapil Toraja Utara 4, nomor urut 1
4. Mukhaedy, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2

DPR:
5. Sandi Suwardi Hasan, Dapil Jawa Timur 4, nomor urut 1
6. Wa Ode Nurhayati, Dapil Sulawesi Tenggara, nomor urut 1

Demokrat

DPRD:
1. Bonar Zeitsel, DPRD Kabupaten, Dapil Simalungun 4, nomor urut 8
2. Rahmanuddin DH, DPRD Kabupaten, Dapil Luwu Utara 1, nomor urut 4

DPR:
3. Evy Susanti, Dapil Jawa Barat 3, nomor urut 5
4. Lukas Uwuratuw, Dapil Maluku, nomor urut 4
5. Thaib Armaiyn, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1

PDIP

DPRD:
1. Mad Muhizar, DPRD Kabupaten, Dapil Pesisir Barat 3, nomor urut 2

DPR:
2. Asep Ajidin, Dapil Sumatra Barat 2, nomor urut 4
3. Mochtar Mohamad, Dapil Jawa Barat 5, nomor urut 5
4. Rokhmin Dahuri, Dapil Jawa Barat 8, nomor urut 1
5. Al Amin Nasution, Dapil Jawa Tengah 8, nomor urut 4

Perindo

DPRD:
1. Edy Muklison, DPRD Kabupaten, Dapil Blitar 4, Perindo, nomor urut 1
2. Zulfikri, DPRD Kota, Dapil Pagar Alam 2, Perindo, nomor urut 1

DPR:
3. Hendra Karianga, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1
4. Soleman Sikirit, Dapil Papua Barat, nomor urut 1

PPP

DPRD:
1. Ferizal, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2
2. Hasanudin, DPRD Kabupaten, Dapil Banjarnegara 5, nomor urut 1
3. Iwan Rahmawan, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur, nomor urut 1

DPR:
4. Madini Farouq, Dapil Jawa Timur 4, nomor urut 3

PKS

DPRD:
1. Al Hajar Syahyan, DPRD Kabupaten, Dapil Tanggamus 4, nomor urut 5

PBB

DPRD:
1. Nasrullah Hamka, DPRD Provinsi, Dapil Jambi I, nomor urut 10

Partai Buruh

DPRD:
1. Yuridis, DPRD Kabupaten, Dapil Indragiri Hulu 3, nomor urut 1

Baca Juga: Bobby Nasution Dilema Dukung Prabowo-Gibran Tapi Tak Mau Pindah Partai, Diultimatum PDIP: Kembalikan KTA!

Sebagai catatan, putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan 12/PUU-XXI/2023 memperbolehkan mantan terpidana, termasuk terpidana kasus korupsi, yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari lima tahun penjara menjadi caleg DPR/DPRD dan DPD.

Bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, diperbolehkan menjadi caleg DPR/DPRD dan DPD setelah melewati masa tunggu lima tahun sejak bebas.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# napi koruptor
# Partai
# caleg

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.