Ramai Isu Operasi Rahasia Jegal Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Begini Tanggapan Waketum Gerindra

AYOJAKARTA.COM – Partai Gerindra akhirnya buka suara mengenai isu operasi rahasia penjegalan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengaku dirinya sudah mendengar isu operasi jegal Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Meski sudah mendengar isu tersebut, Habiburokhman mengaku tidak percaya dengan kabar itu.

“Saya memang mendapat informasi sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Saya tidak begitu percaya dengan informasi tersebut,” kata Habiburokhman, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Jumat, 3 November 2023.

Baca Juga: Diminta Surat Pengunduran Diri dari PDIP, Gibran Enggan Jawab, Pengamat Bilang Banteng Tak Mau Terjebak

Habiburokhman kemudian menjelaskan bahwa dirinya melihat dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres.

Adapun salah satu kelompok yang dimaksud oleh Waketum Gerindra itu adalah para akademisi.

“Tapi memang saya melihat pemetaan, adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK terkait batas usia ini. Yang pertama adalah akademisi idealis, aktivis idealis yang memang selalu men challenge apapun produk yang disebut bersumber dari kekuasaan,” jelasnya.

Sementara kelompok masyarakat lainnya adalah pihak khawatir dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Baca Juga: Dituduh Bagikan Uang ke Ponpes untuk Dukung Prabowo-Gibran, Gus Miftah: Uangnya darimana?

Sehingga Habiburokhman melihat ada langkah-langkah yang dilakukan, salah satunya adalah membatalkan putusan MK.

“Yang kedua adalah kelompok yang menurut saya sangat takut apabila Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran karena ini dianggap menjadi duet yang dahsyat, yang sangat sulit dikalahkan," tuturnya.

"Karena itu ada beberapa langkah yang sepertinya dilakukan, yang paling penting itu mendelegitimasi putusan MK kalau bisa membatalkan dengan menyampaikan misalnya isu soal hak angket, MKMK, padahal kan udah jelas ya kalau angket itu tidak bisa diajukan terhadap putusan MK karena MK itu independent sebagai lembaga yudikatif sebagaimana diatur di konstitusi kita,” tutupnya.***