Ganjar Pranowo ‘Gerah’ Balihonya di Bali Dicopot, Presiden Jokowi Buka Suara: Semua Harus Netral, Mestinya…

AYOJAKARTA.COM -- Belakangan ini tengah ramai mengenai pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta pencopotan bendera PDIP di Gianyar, Bali.

Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud MD dan bendera PDIP ini dilakukan oleh Satpol PP menjelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali.

Informasi pencopotan baliho ini telah diketahui oleh Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun tampak geram dan menanyakan alasan pencopotan tersebut.

Baca Juga: Urutan Golongan Darah yang Memiliki Kecerdasan Emosional Paling Tinggi, Kamu yang Mana?

Menurutnya aksi pencopotan baliho dan bendera parpol tidak perlu untuk dilakukan jika memang tidak melanggar aturan yang ada.

“Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot. Tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaliknya tidak perlu berlebihan,” kata Ganjar Pranowo.

Terkait pencopotan baliho tersebut, bakal capres dari PDIP ini mengatakan telah berdiskusi mengenai ini degan Ketua DPD PDIP Provinsi Bali, I Wayan Koster.

Ganjar juga menambahkan yang penting pemilu bisa berjalan dengan baik, baik ASN maupun aparat lainnya harus netral.

Baca Juga: Anwar Usman Tanggapi Tudingan 'Mahkamah Keluarga' yang Melibatkan Dirinya

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Ganjar mengatakan bahwa baliho dan bendera PDIP telah kembali dipasang.

Sementara itu Presiden Jokowi juga turut buka suara terkait soal heboh pencopotan baliho Ganjar-Mahfud MD saat kunjungan kerjanya di Gianyar, Bali.

Hal ini diungkap oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan groundbreaking bandara di IKN, Kalimantan Timur.

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menyebut pemerintah di tingkat kabupaten hingga pusat dan semua ASN harus netral.

Baca Juga: Tes IQ: Ada 2 Anjing di Gambar Ini, Tapi yang 1 di Mana Ya? Apakah Kamu Melihatnya?

“Kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral,” ujarnya.

Ia juga menekankan harus ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan pengurus partai jika ingin memindahkan atribut partai.

Dia juga mengingatkan jangan sampai ada kesalahpahaman atau miskomunikasi terkait dnegan hal itu.

“Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah,” ungkap Jokowi dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (2/11/2023).

Baca Juga: Tes Penglihatan: Temukan Huruf V di antara Huruf U, Dalam Waktu 10 Detik

“Jangan sampai nanti apa terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” lanjutnya.

Terkait dengan penurunan baliho Ganjar-Mahfud MD ini, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya membantah adanya penurunan baliho di wilayah Sukawati, Gianyar Bali, melainkan menggeser ke lokasi lain.

“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali,” ujarnya.

“Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” tandasnya.***