Jokowi Bikin Pertemuan Parpol Koalisi Tanpa NasDem, Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Jusuf Kalla Beri Sentilan

AYOJAKARTA.COM – Tidak diundangnya Surya Paloh dalam acara halal bihalal 6 Ketua Parpol, dinilai publik sebagai akibat dicalonkannya Anies Baswedan oleh Partai Nasdem.

Seakan memberi pembelaan terhadap Penggagas Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengkritik langkah yang ditempuh Joko Widodo.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anies Baswedan ketika memberikan pidato politik di hadapan ribuan pendukungnya.

Baca Juga: Alhamdulillah! Bansos PKH Tahap 2 Tahun 2023 Akan Dicairkan Bersamaan dengan Bantuan Ini

“Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia,” ujar Anies, tegas.

Anies menambahkan, bahwa rakyat Indonesia sudah matang dan mampu untuk menentukan kepada siapa wewenang diberikan. ,

Pertemuan yang dilakukan Jokowi di kantor DPP PAN serta Istana bersama sejumlah ketua umum parpol dinilai publik penuh dengan muatan politik.

Joko Widodo dianggap sejumlah kalangan sedang berusaha melakukan penetrasi politik terkait proses pemilihan capres dan cawapres.

Selain itu, tidak sedikit pula masyarakat yang beranggapan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bentuk campur tangan Presiden terhadap agenda Pemilu 2024.

Tidak diundangnya Surya Paloh jelas menjadi pertanyaan, lantaran status Partai Nasdem yang masih merupakan pendukung pemerintahan Joko Widodo.

“Pak Jokowi menempati posisi Beliau, sebagai pemimpin partai koalisi pemerintahan dan Beliau tidak menganggap lagi Nasdem untuk sementara,” jelas Surya Paloh.

Bukan hanya dari Anies Baswedan, penilaian senada juga sempat dilontarkan oleh mantan Wakil Presiden ke 10 dan 12.

Menurut Jusuf Kalla, tidak sepantasnya Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia mencampuri persoalan Pemilu 2024.

Terkait dengan agenda nasional Pemilu 2024, JK berharap agar Joko Widodo mengikuti jejak yang dilakukan Presiden SBY serta Megawati.

“Presiden itu ketika akan berakhir, maka tidak perlu terlalu jauh melibatkan diri dalam perpolitikan,” jelas JK.

Langkah tersebut dipandang Jusuf Kalla perlu dilakukan oleh Jokowi, agar proses pemilihan umum mendatang berjalan dengan lebih demokratis.

Terkait dengan adanya anggapan publik yang menilai sudah terlibat terlalu jauh, Joko Widodo memberi tanggapan.

Menurutnya apa yang dilakukan Presiden dalam pertemuan bersama sejumlah ketua Partai Politik, merupakan sesuatu yang tidak melanggar konstitusi.

“Tolong mengertilah bahwa kita ini juga politisi, tetapi juga pejabat publik,” ujar Jokowi ketika memberi tanggapan.

Alasan adanya anggapan bahwa langkah Jokowi tidak lain sebagai bentuk intervensi dalam proses Pemilu juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa.

Menurut Saan, Partai Nasdem telah menunjukkan bentuk komitmen yang tidak diragukan dengan terus mendukung jalannya pemerintahan Jokowi.

Dipilihnya Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem, bukanlah bentuk tuntasnya komitmen, melainkan sebaliknya. 

Partai Nasdem ingin menyempurnakan predikat Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara yang sukses di akhir masa jabatan.

Demikian seperti dikutip Ayojakarta pada Rabu, 17 Mei 2023 dari kanal Youtube Kompas TV.***