AYOJAKARTA.COM - Belakangan ini heboh di media sosial soal dugaan monopoli bisnis di dalam lapas oleh anak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yakni Yamitema Laoly.
Hingga akhirnya kini Yamitema Laoly dilaporkan oleh salah satu kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Komrad Pancasila soal adanya dugaan tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Ali Fikri (Kabag Pemberitaan KPK) bahwa ada laporan yang masuk kedalam lembaga antirasuah tersebut.
Kendati demikian Ali mengatakan bahwa ia tidak bisa membeberkan isi secara detail terkait laporan tersebut.
Ia pun menambahkan bahwa pihak KPK masih akan memverifikasi apakah nanti laporan tersebut masuk ke dalam wewenang lembaganya atau tidak.
"Setelah kami cek benar, ada laporan dimaksud. Namun, kami tentu tidak bisa sampaikan pihak pelapor maupun isi laporannya," ucap Ali Fikri, dikutip dari laman news.republika.co.id (10/5/2023).
"Termasuk apakah menjadi wewenang KPK ataukah tidak," lanjutnya.
Sebelumnya dalam pernyataannya, Yasonna Laoly sempat membantah adanya keterlibatan putranya, ia juga dengan tegas mengatakan bahwa semua narasi yang beredar adalah bohong.
Namun selang beberapa waktu kemudian Jeera Foundation milik Yamitema Laoly yang diduga melakukan monopoli bisnis berganti nama menjadi Indonesia Foundation.
Tak hanya itu, setelah beberapa akun media sosialnya berubah nama, beberapa gambar di dinding lapas yang bertuliskan branding Jeera Foundation di LP Cipinang pun menghilang.
Selain itu diungkapkan oleh akun Twitter @PartaiSocmed (7/5/2023), jika sebelumnya hanya produk Jeera Foundation yang boleh masuk ke dalam lapas, kini air mineral selain merek Jeera boleh masuk.
"Bahkan sekarang di lapas/rutan yg bekerjasama dgn Jeera sudah boleh masuk air mineral lain selain Jeera.
Mungkin logo Jeera Mart di Nusa Kambangan ini juga sudah dicopot," tulis akun @PartaiSocmed.
Artikel ini telah tayang di Republika.co.id dengan judul "KPK Dalami Dugaan Bisnis Anak Yasonna di Lapas"
Share this article
Yamitema Laoly dilaporkan oleh salah satu kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Komrad Pancasila soal adanya dugaan tersebut.