Pelamar CPNS/PPPK 2024 Tidak Datang saat SKD atau SKB, Masih Bisa Ikut Seleksi Tahun Berikutnya Tidak?

Ilustrasi. Ketentuan jika tidak hadir SKD dan SKB CPNS
Ilustrasi. Ketentuan jika tidak hadir SKD dan SKB CPNS

AYOJAKARTA.COM - Pelamar CPNS atau PPPK 2024 yang tidak datang di tahap SKD, SKB atau Seleksi Kompetensi masih bisa daftar seleksi tahun berikutnya?

Bagi pelamar CPNS ataupun PPPK 2024 yang tidak bisa hadir pada tahap SKD, SKB atau Seleksi Kompetensi apakah masih bisa mendaftar pada proses seleksi tahun depan?

Menjadi ASN masih jadi impian sebagian besar penduduk Indonesia. Terbukti ketika ada pembukaan seleksi ASN, pendaftaranya pasti jauh melebihi dari kuota yang tersedia.

Baca Juga: Tahun 2025, Data Bansos DTKS akan Dihapus, Bagaimana Nasib KPM PKH dan BPNT?

Baik itu ASN jalur CPNS maupun PPPK. Adanya penghasilan tetap serta tunjangan pensiun jadi salah satu alasan kenapa profesi ini begitu digandrungi banyak orang.

Tak terkecuali dalam seleksi ASN 2024 kali ini. Baik yang jalur CPNS maupun PPPK.

Untuk CPNS 2024 saat ini tahap seleksinya sudah sampai ke Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) baik yang CAT BKN maupun non CAT BKN.

Sedangkan untuk proses seleksi PPPK 2024 gelombang pertama sudah ada di tahap seleksi kompetensi. Dan tahap pendaftaran atau seleksi administrasi untuk gelombang keduanya.

Sejumlah nama pelamar CPNS 2024 sudah otomatis gugur, karena tidak datang ketika tahap SKD.

Ada yang karena datang terlambat, tidak membawa persyaratan yang diwajibkan atau memang sengaja tidak datang.

Baca Juga: CEK! 10 Bansos yang akan Disalurkan di Tahun 2025, Ada yang Baru atau Tetap Sama?

Bagi mereka yang tidak datang ketika tahap SKD ataupun SKB baik disengaja atau tidak, apakah masih bisa mendaftar pada tahap seleksi tahun berikutnya?

Berikut ketentuan seperti dikutip Ayojakarta.com dari Instagram @studicpns.id, Senin 9 Desember 2024.

Pada Pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 dijelaskan, jika pelamar melakukan hal ini maka akan di blacklist selama dua tahun.

Pelamar yang seperti apa? Adalah pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi.

Dan/atau sudah memperoleh nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri.

Untuk itu, kepada pelamar yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikut.

Baca Juga: Harga Mulai Rp1 Jutaan, Ini 3 Rekomendasi HP RAM 12 GB Termurah dan Paling Worth It Dibeli di Desember 2024

Apakah ini juga berlaku bagi mereka berhalangan hadir di seleksi SKD/SKB/PPPK, apakah juga di blacklist?

Peserta yang berhalangan hadir tidak akan mendapat hukuman apapun dan masih bisa mengikuti seleksi CPNS di tahun berikutnya.

Meskipun tidak mendapatkan hukuman, peserta yang tidak hadir tersebut akan dinyatakan gugur.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PPPK 2024
# SKD
# PNS
# SKB

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.