AYOJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga sampai ke media internasional.
Sejumlah kebijakan publik yang diluncurkannya menuai perhatian luas karena dinilai kontroversial dan memicu perdebatan di berbagai kalangan, termasuk luar negeri.
Dua inisiatif utama yang paling menyita perhatian media asing adalah program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer serta rencana menjadikan vasektomi sebagai syarat warga miskin untuk menerima bantuan sosial.
Keduanya dinilai sebagai pendekatan ekstrem dalam menangani persoalan sosial dan pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: Maaf! 2 Kategori Tenaga Honorer Ini Tidak Bisa Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Lantas, bagaimana media-media luar negeri merespons kebijakan Dedi Mulyadi?
1. AFP: Program Militerisasi Siswa Tuai Polemik
Kantor berita internasional Agence France-Presse (AFP), yang berbasis di Paris, Prancis, menyoroti kebijakan barak militer.
Kebijakan tersebut disorot melalui artikel berjudul "Indonesia Could Expand Programme Sending Troublesome Students to Military Barracks: Minister" yang terbit pada 5 Mei 2025.
AFP menyebut lebih dari 270 siswa bermasalah di Jawa Barat sedang menjalani simulasi pelatihan ala militer.
Mereka dikirim ke kamp pelatihan karena dianggap sering membolos, bermain gim larut malam, hingga terlibat tawuran.
Program ini mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menyatakan bahwa jika program ini berhasil secara moral dan akademik, maka dapat diterapkan secara nasional.
Namun, kritik keras datang dari KontraS, yang menilai langkah tersebut tidak mendidik dan justru mengarah pada hukuman fisik.
KontraS menekankan bahwa militer bukan tempat rehabilitasi anak-anak dan menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
2. CNA: Pendidikan Militer untuk Remaja dan Dewasa
Media asal Singapura, Channel NewsAsia (CNA), juga menyoroti kebijakan Dedi Mulyadi secara beruntun.
Tak hanya soal siswa, CNA melaporkan bahwa pelatihan militer kini juga menyasar orang dewasa yang dianggap memiliki perilaku menyimpang.
Dalam artikel terbarunya, CNA menulis bahwa program ini akan membina individu yang terlibat minuman keras, nongkrong tak produktif, ikut geng jalanan, hingga menelantarkan keluarga.
Peserta pelatihan akan dibekali kemampuan di bidang pertanian, perikanan, dan konstruksi, serta diarahkan untuk bekerja dalam proyek-proyek infrastruktur Pemerintah Jawa Barat.
Gaji mereka bahkan akan langsung disalurkan ke keluarga, guna menghindari penyalahgunaan dana.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya keras Dedi Mulyadi dalam menata ulang kehidupan sosial warganya, namun juga memicu kekhawatiran tentang pendekatan koersif dan pelabelan sosial terhadap kelompok marjinal.
3. SCMP: Wacana Vasektomi untuk Warga Miskin Picu Kecaman
Sementara itu, South China Morning Post (SCMP) dari Hong Kong menyoroti kebijakan lain yang tak kalah kontroversial.
Dalam artikel berjudul "Indonesian Governor’s ‘Ridiculous’ Vasectomy Plan Sparks Debate on Poverty, ‘Body Politics’", SCMP menyebut bahwa wacana vasektomi sebagai syarat penerima bansos telah memantik perdebatan tajam.
Dedi Mulyadi dikabarkan mengusulkan bahwa laki-laki dari keluarga miskin yang ingin mendapatkan bantuan seperti listrik, sembako, atau perumahan harus bersedia menjalani vasektomi.
Sebagai kompensasi, mereka akan menerima uang tunai sebesar Rp500.000.
Kritik datang dari tokoh agama, termasuk Ketua MUI Cholil Nafis, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang menilai kebijakan ini melecehkan hak reproduksi masyarakat miskin.
Bahkan akademisi dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menyebut ide tersebut sebagai “menggelikan dan tidak manusiawi”, karena menghubungkan kemiskinan dengan kendali atas tubuh individu.
SCMP juga mencatat bahwa kontroversi serupa pernah dialami pejabat Indonesia lain seperti Muhadjir Effendy dan Ridwan Kamil, yang sempat melontarkan pernyataan sensitif terkait isu kemiskinan.***
Share this article
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga sampai ke media internasional