AYOJAKARTA.COM - Penolakan gugatan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan presiden Indonesia tahun 2024, mendapat banyak tanggapan publik.
Selain menjadi penanda kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki sejumlah implikasi politik.
Adanya indikasi pengabaian terhadap nilai etik dalam proses politik yang sempat terjadi di Mahkamah Konstitusi, menjadi kendala tersendiri bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Derasnya antusiasme dari para akademisi dan intelektual dalam menyikapi sengketa pilpres, seyogyanya perlu mendapat tanggapan serius.
Baca Juga: 5 Poin Sikap PDI Perjuangan Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024
Penilaian tersebut merupakan tanggapan yang disampaikan oleh Usman Hamid selaku Direktur Amnesty International Indonesia.
Karena itu Usman menilai, tidak menutup kemungkinan pemilu di masa mendatang hanya akan menjadi seremoni politik yang merupakan dampak dari mengabaikan nilai etik.
“Profesor Doktor Frans Magnis Suseno di Mahkamah Konstitusi memberi kritik yang cukup keras tentang pelanggaran etika,” ungkap Usman.
Oleh karena masih banyaknya ganjalan menyangkut otoritas etik, moral dan intelektual, Usman menganggap urusan pemilu belum sepenuhnya selesai.
Baca Juga: MK Tolak Gugatan Pemilu, Simak 2 Rekomendasi Kampus Tempat Mahfud MD Mengajar
Adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu calon dalam proses pemilu, menurut Usman merepresentasikan keseluruhan hasil pemilu.
“Sekali berbuat curang maka dia seharusnya didiskualifikasi, itu seperti pertandingan olimpiade, tidak peduli berapa dosis doping yang digunakan,” imbuhnya.
Selain datang dari Direktur Amnesty International Indonesia, pernyataan terkait esensi pelanggaran nilai etik dalam pemilu juga datang dari Psikolog Forensik Reza Indragiri.
Menurut Reza, para peserta yang mengikuti kontestasi Pilpres merupakan tokoh-tokoh terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia.
“Tapi saya tidak bisa menerima kehadiran Gibran dalam perhelatan Pilpres tempo hari, karena MK-MK sudah mengatakan melanggar etik,” ungkap Reza.
Adanya pelanggaran etik yang tidak ditanggapi secara serius, menurut Reza menjadi agenda tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembenahan.
Pembenahan di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi, menurut Reza merupakan bentuk nyata dari menjaga martabat dan kehormatan.
“Ada kutipan dari Sumitro Joyohadikusumo, selama manusia hidup dia harus menjaga dignity-nya, bukan nyawanya lho, tapi kehormatan, martabat, nama baiknya,” jelasnya.
Baca Juga: Yusril Tak Terkejut dengan Hasil Putusan MK Yang Tolak Semua Gugatan 01 dan 03
Karena itu Reza menganggap kemenangan Prabowo sebagai Presiden bisa diterima, tetapi tidak dengan kemenangan Gibran.
Berbeda dengan tokoh sebelumnya, kemenangan pasangan nomor urut dua menurut Rocky Gerung membawa dampak panjang terhadap citra pemerintahan Prabowo.
Menurut Rocky, dampak dari adanya Gibran di sisi Prabowo sebagai Wakil Presiden membawa implikasi politik selama lima tahun kedepan.
“Prabowo dilantik tetapi ada dampak buruk, Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi, padahal Prabowo ingin dia sempurna,” ungkapnya. ***
Share this article
Tak menutup kemungkinan pemilu mendatang hanya akan menjadi seremoni politik yang merupakan dampak dari mengabaikan nilai etik.