Berikan Tausiyah Politik, Mahfud MD: Islam dan Gerakan Politik, Asal Muasal Negara Pancasila

Mahfud MD berikan tausiyah politik
Mahfud MD berikan tausiyah politik

AYOJAKARTA.COM - Cawapres paslon 03 Mahfud MD kembali mengunggah lanjutan tausiyah politiknya selama bulan Ramadhan ini.

Unggahan video berdurasi 1 menit ini bertajuk “Islam dan Gerakan Politik: Negara Pancasila”.

Dalam unggahan tersebut, Mahfud MD kembali menekankan bahwa Islam mengajarkan adanya negara sebagai kebutuhan hidup manusia, dan kebutuhan umat Islam.

Menurut Mahfud MD, Indonesia dengan negara Pancasila adalah salah satu produk ijtihad bernegara yang digali dari dua sumber primer hukum Islam, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.

Baca Juga: Hubungan Abusive, Berikut Ciri-cirinya dan Tinggalkan Saja Daripada Mental Hancur

Untuk menguatkan pendapat tersebut, Mahfud MD mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri mendirikan negara, dan di dalam Al-Quran terdapat istilah-istilah negara.

Mahfud MD menceritakan dulu ketika Negara Indonesia akan didirikan, terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh nasional yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Tokoh-tokoh Islam yang bergabung dalam BPUPKI mengusulkan pendirian negara Islam. Namun usul ini ditolak oleh tokoh-tokoh nasionalis dan non-Islam.

Baca Juga: Apa yang Kamu Lakukan Pertama Kali dalam Situasi Ini Bisa Mengungkap Kepribadianmu

Mahfud MD mengatakan bahwa meski Soekarno adalah seorang muslim, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin juga muslim, tetapi mereka tidak mengusulkan berdirinya negara Islam, melainkan negara kebangsaan.

Akhirnya dicapai sebuah kompromi dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Hal Itu, menurut Mahfud MD sudah dibicarakan oleh para ulama yang terlibat dalam mendirikan negara kita, bahwa Negara Indonesia melindungi semua agama. Itulah yang disebut kosmopolitanisme dan pluralisme.

Ulama dulu berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah, untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Untuk mencapai itu semua, dibutuhkan sebuah negara.

Baca Juga: Tes Psikologi: Apa Yang Pertama Kali Kamu Lihat? Gambar Pertama Yang Kamu Lihat Akan Mengungkapkan Tentang Kecerdasanmu

Mahfud MD mengutip sebuah kaidah fiqh: Maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib yang artinya “Tidak sempurna kewajiban tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib.”

Oleh karena itu, mendirikan negara, menurut Mahfud MD, hukumnya adalah wajib.

Mahfud MD juga mengutip Kaidah fiqh lain: Maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluhu yang artinya “Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya.”

Inilah yang menjadi landasan bagi para ulama terdahulu untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pemerintahannya berbentuk republik.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Dapatkan Pesan Spiritual Dengan Memilih Kupu-Kupu Favorit Kamu Pada Gambar

Negara yang baru terbentuk tersebut, tutur Mahfud MD, harus mengandung unsur-unsur kosmopolitanisme atau pluralisme, yakni mengakui perbedaan di antara warganya.

Namun, tegas Mahfud MD, dalam negara tersebut harus ada pemerintahan yang adil, jujur, shidiq, amanah, tabligh, fathonah.

Jadi, siapapun pemerintahnya, harus berlaku adil, kata Mahfud MD sambil mengutip potongan surat An-Nisa ayat 58: Wa idza ḥakamtum bainan-naasi an taḥkumụ bil-'adl yang artinya “Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.***

Baca Juga: Ciri-ciri Hubungan Tanpa Perasaan, Kenali dan Segera Temukan Solusinya Agar Tidak Menyusahkan Diri Sendiri

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# tausiyah
# Pancasila
# Politik
# gerakan
# Mahfud MD
# Islam

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.