Soal Dugaan Kecurangan Pemilu dan Isu 2 Putaran, Mahfud MD Ungkap MK Pernah Batalkan Hasil Pemilu: Ada Undang-undangnya!

Mahfud MD yang merupakan cawapres dari paslon 03 juga menuturkan bahwa pembatalan hasil pemilu juga sangat mungkin dilakukan.
Mahfud MD yang merupakan cawapres dari paslon 03 juga menuturkan bahwa pembatalan hasil pemilu juga sangat mungkin dilakukan.

AYOJAKARTA.COM – Pemilu 2024 telah selesai digelar pada 14 Februari 2024 kemarin dan saat ini masih dalam tahap penghitungan suara.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga masih terus melakukan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 kemarin/

Berdasarkan jadwal, untuk rekapitulasi hasil Pemilu 2024 ini akan dilakukan dari tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Namun berbagai polemik justru muncul disaat penghitungan suara hasil Pemilu 2024 belum selesai dilakukan oleh pihak KPU.

Berbagai narasi yang menyebut adanya kecurangan di Pemilu 2024 ini terus bermunculan disampaikan oleh berbagai pihak.

Salah satunya dari kubu paslon 03, yang mana perolehan suara paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini paling sedikit.

Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sampai mengusulkan agar TPN membentuk tim khusus investigasi kecurangan Pemilu 2024.

“Akan mengusulkan kepada tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus,” ujar Hasto.

Baca Juga: Tes Ilusi Optik: Bisakah Kamu Menemukan Kata Tersembunyi di Balik Gambar Ini dalam Waktu 7 Detik?

Sementara itu, Mahfud MD yang merupakan cawapres dari paslon 03 juga menuturkan bahwa pembatalan hasil pemilu juga sangat mungkin dilakukan.

“Ketika saya menjadi Ketua MK (Mahkamah Konstitusi), MK pernah memutus pembatalan hasil Pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh,” terang Mahfud MD dikutip dari akun Tiktok @metro_tv pada tanggal 19 Februari 2024.

Sehingga jika terbukti ada kecurangan sudah pasti pemilihan ulang akan dilakukan atau bisa juga yang menang didiskualifikasi dan yang kalah justru akan naik.

“Sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik,” ujar Mahfud MD.

“Jadi bisa Pemilu ulang, bisa,” lanjutnya.

Mahfud MD juga menegaskan bahwa ketentuan ini sudah diatur dalam undang-undang secara resmi.

“Jadi ini sudah menjadi yurisprudensi dan juga menjadi aturan di Undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada,” tegasnya.

Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan, “Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu.”

Tak hanya itu saja, Mahfud MD juga menuturkan jika sudah banyak bukti jika hasil Pemilu bisa dibatalkan.

Baca Juga: HORE! Sebanyak 13.414 KPM Cair Bansos PKH BPNT Tahap 1 Hari Ini 19 Februari 2024, Daerah Mana Saja?

“Jadi ini bukan hanya yurisprudensi sekali lagi tetapi juga masuk di dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan dan buktinya banyak Pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi,” jelasnya.

“Saya nangani ratusan kasus tentang ini banyak, ada yang diulang beberapa ini ada yang dihitung ulang, dan sebagainya,” lanjutnya lagi.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# kecurangan pemilu
# hasil pemilu
# pembatalan
# MK
# Mahfud MD

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.