Ganjar Pranowo Respons Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye, Sebut Agak Mengkhawatirkan

AYOJAKARTA.COM – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh berkampanye.

Presiden Jokowi menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, presiden dibolehkan untuk berkampanye dalam Pemilu.

Mengenai hal itu, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku untuk presiden yang ingin maju lagi dalam Pemilu.

Menurutnya, jika presiden tidak berencana mencalonkan diri lagi sebaiknya memilih untuk netral.

Ganjar Pranowo menilai Presiden Jokowi seharusnya mampu menjaga netralitas seperti yang diinstruksikan kepada aparatur negara.

“Ketentuan itu berlakunya hanya untuk presiden yang mau maju lagi. Tapi kalau tidak lebih baik netral semuanya. Seperti perintah presiden kepada para kepala daerah waktu itu, TNI, Polri, ASN, semuanya netral,” kata Ganjar dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Senin, 29 Januari 2024.

Baca Juga: Eros Djarot Yakin Sikap Songong Gibran Rakabuming dalam Debat Cawapres Bukan Suruhan dari TKN

Selain itu, Ganjar juga menilai pernyataan Presiden Jokowi mengenai presiden boleh berkampanye cukup mengkhawatirkan.

Menurutnya, jika presiden memihak maka akan ada kemungkinan proses Pemilu tidak akan netral.

Selain itu, Ganjar juga melihat keberpihakan presiden kepada salah satu paslon juga akan mengurangi kualitas demokrasi.

“Tapi ketika kemudian dibalikkan mulai dengan statement baru ikut kampanye maka saat ini agak mengkhawatirkan. Karena proses tidak netral pasti akan berjalan dan itu akan mengurangi kualitas demokrasi,” ujarnya.

Baca Juga: Rismon Sianipar Minta Tito Karnavian Ikut Bertindak dalam Kasus Jessica Wongso hingga Ingin Bertemu Presiden Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

“Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi.