AYOJAKARTA.COM – Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo serta beberapa aktivis lainnya kerap disebut sebagai petugas PDIP.
Terkait hal ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa bingung dan dianggap sombong karena menyebut Joko Widodo dan Ganjar Pranowo sebagai petugas partai.
Megawati Soekarnoputri merasa bingung lantaran karena dirinya juga merupakan petugas partai yang ditugaskan kongres untuk memimpin PDIP.
Dikutip ayojakarta.com dari suara.com pada Senin (2/10/2023), Megawati Soekarnoputri menyebutkan bahwa dirinya, Jokowi dan Ganjar Pranowo disebut petugas partai karena sesuai dengan AD ART PDIP.
“Saya sampai bingung, lho kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader, diomongkan terlalu sombong. Itu kan AD ART di partai kita," sebut Megawati Soekarnoputri saat Rakernas.
Baca Juga: Hasil Elektabilitas Masih Paling Bontot, Anies Baswedan Sampaikan Hal Ini
Bahkan Megawati Soekarnoputri juga menyebutkan dirinya juga merupakan petugas partai yang ditugasi Kongres Partai serta dipilih kader PDIP untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum.
Bahkan Megawati Soekarnoputri menyebutkan bahwa dulu dirinya merupakan kader PDIP tidak langsung menjadi ketua umum dan yang memilih dirinya adalah orang dalam partai bukan di luar partai, karena itu akan melanggar ketentuan AD ART.
"Saya pun petugas partai. Ditugasi oleh Kongres Partai untuk menjadi, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader. Enggak mungkin tiba-tiba menjadi ketua umum. Siapa yang milih? Kalau orang luar yang dipilih. Itu melanggar ketentuan AD ART," lanjut Megawati Soekarnoputri.
Berkarier di PDIP, tentu menarik jika mengetahui gaji Megawati Soekarnoputri selama mengabdi mulai dari menjadi petugas partai dan kader hingga Ketua Umum.
Diketahui bahwa partai politik memiliki tiga sumber dana yang bisa didapatkan dan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.
Sumber pertama tentu berasal dari iuran para kadernya, di mana untuk PDIP sendiri memiliki rekening khusus atas nama Rekening Gotong Royong, di mana setiap kader wajib menyetor sejumlah uang untuk operasional partai, menggaji ketum hingga melakukan pendidikan politik.
Iuran yang diterima tersebut tentu diperoleh dari para kader yang duduk di kursi legislatif, maka tidak heran jika pada pemilu tiap partai berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi DPR.
Diketahui setiap suara akan seharga Rp 108 sebagai contoh jika sebuah partai mampu mengantongi 20 juta suara dalam pemilu.
Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan Naik Usai Gandeng Cak Imin, DPP Partai NasDem Ungkap Rasa Syukur
Maka setiap tahun mereka akan dibantu dana sebanyak Rp 2,16 miliar untuk pemilu berikutnya.
Dengan demikian, gaji yang diterima sebagai pengurus partai berkisar Rp 5-50 juta.
Sementara gaji untuk staf administrasi di dalam partai diberikan secara profesional atau setiap bulan.
Sumber selanjutnya yaitu dana bantuan partai yakni sumbangan sah menurut hukum.
Baca Juga: Febri Diansyah Turut Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi di Kementan, Ada Keterlibatan?
Hal tersebut bisa berupa uang, barang dan jasa dan terakhir dari sokongan APBN atau APBD.
Diketahui dana dari APBN untuk bantuan partai sebesar Rp 1.000 per suara sah saat pemilu terakhir.
Namun ada juga yang mengungkapkan bahwa untuk pengurus partai tidak menerima gaji atau bekerja secara sukarela.
Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul Jadi Petugas Partai Seperti Jokowi-Ganjar, Berapa Gaji Megawati di PDIP?***
Share this article
Segini besaran gaji Megawati Soekarnoputri di PDIP sebagai petugas partai sama seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo.