Mahfud MD Ingatkan Pejabat hingga Pengacara Tak Usah Ikut Campur Kasus TPPU Rp 349 Triliun, Ini Alasannya!

Mahfud MD
Mahfud MD

AYOJAKARTA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara untuk tidak merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 349 triliun.

Ia mengatakan bahwa aksi menghalang-halangi pengungkapan kasus merupakan bagian dari tindak pidana sehingga para pelakunya dapat dijerat hukum.

Seperti diketahui, Mahfud MD saat ini juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) yang mengungkapkan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa karena menggerogoti uang negara.

"Saya menghimbau kepada siapapun pejabat di kantor pemerintah, pengacara itu jangan mencoba menghalangi pengungkapan kasus karena meskipun tidak korupsi kalau menghalangi orang untuk diperiksa atau untuk dijadikan tersangka oleh KPK atau kejaksaan kalau menghalangi itu bisa dianggap melakukan korupsi yang sama," kata Mahfud MD.

Baca Juga: Kamu Terjebak Pinjaman Online? Berikut 3 Tips Agar Bebas dari Jeratan Pinjol Ilegal yang Wajib Diketahui!

Mahfud MD mencontohkan kasus yang menjerat pengacara Setya Novanto karena menghalangi kliennya untuk diperiksa karena dugaan korupsi juga ikut ditangkap.

"Buktinya pengacara Setnov itu tidak mencuri apa-apa. Hanya mengatakan Setnov tidak boleh diperiksa. Setnov itu tidak salah, malah dibilang sakit, dibilang apa. Tangkap, akhirnya dia malah kena hukuman tujuh tahun penjara," ungkap Mahfud MD.

Pengacara Setya Novanto juga tidak mendapatkan apa-apa dari kasus tersebut, tetapi ia tetap dihukum karena menghalang-halangi penyidikan.

Baca Juga: Sudirman Said Ungkap Banyak Pejabat Bujuk PKS Agar Keluar dari Koalisi, Langkah Anies Baswedan Makin Terjal?

Begitupun dengan pengacara Lukas Enembe yang sebentar lagi akan ditahan KPK.

"Tidak dapat uang, rugi malah. Tapi menghalang-halangi penegakan hukum bisa. Nah sekarang yang kedua ini adalah pengacara Lukas Enembe, dia belum dapat apa-apa tapi selalu menyalahkan penegak hukum bahwa ini mengada-ngada supaya Lukas Enembe tidak datang dan supaya macam-macam dan seterusnya. Nah sekarang dia akan ditahan di KPK, rasanya sudah ditahan tapi paling tidak sudah jadi tersangka," ucap Mahfud MD dikutip ayojakarta.com dari YouTube Kompas TV, Minggu (11/6/2023).

Maka dari itu, ia kembali menegaskan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menghalang-halangi penyidikan KPK.

"Nah ini himbauan saya kepada masyarakat, jangan menghalang-halangi penegakan hukum," katanya.

Baca Juga: Soal Penjegalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024, Sudirman Said: Ada Upaya yang Cenderung Tidak Fair!

Mahfud MD menjelaskan bahwa isu dugaan TPPU Rp 349 triliun ini akan terus berlanjut.

"Bagi yg msh nanya, apa isyu dugaan pencucian uang 349 T itu ada tindak lanjutnya atau lenyap? Ada, takkan dibiarkan lenyap. Berita ini bukti, di KPK sj sdh 33 yg ditindaklanjuti dgn nilai >25T. Blm lg di kejagung, Polri, DJP, & DJBC. Satgas TPPU trs jalan," tulisnya di Twitter @mohmahfudmd.

Perkara TPPU Rp 349 triliun ini juga melibatkan beberapa pejabat Kementerian Keuangan seperti Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang sudah ditindak tegas KPK.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Rp 349 triliun
# Andhi Pramono
# Lukas Enembe
# Rafael Alun Trisambodo
# Menko Polhukam
# Setya Novanto
# pejabat
# Pengacara
# Mahfud MD
# TPPU
# KPK

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.