Mahfud MD : Penetapan Johnny G Plate Sebagai Tersangka Tidak Terkait Politisasi

AYOJAKARTA.COM - Mahfud MD menegaskan bahwa penangkapan Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate terkait kasus korupsi proyek BTS bukan terkait politik.

Beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung menetapkan Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka korupsi proyek BTS sebesar 8 Triliun.

Saat konfrensi pers Mahfud MD menjelaskan beberapa poin terkait proyek BTS yang perlu diperhatikan, yang dianggap sangat penting bagi rakyat Indonesia.

Baca Juga: Mahfud MD Buka Suara Terkait Kasus Korupsi yang Menjerat Johnny G Plate  

Proyek BTS (Base Transceiver Station) telah direncanakan sejak tahun 2006 sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Namun, pada tahun anggaran 2020, terjadi masalah terkait penggunaan dana proyek senilai 28 triliun yang dicairkan, pada tahap awal sebesar 10 triliun lebih.

Pada akhir Desember 2021, tidak ada BTS yang dibangun sesuai laporan, sehingga menimbulkan dugaan penyalahgunaan dana yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan dengan nilai sekitar 8 triliun.

Meskipun terdapat dugaan penyalahgunaan dana, Mahfud MD menegaskan bahwa penangkapan Johnny G Plate tidak terkait dengan politik, melainkan semata-mata masalah hukum terkait penggunaan uang negara.

Baca Juga: Tanggal 3 Juni Diapit oleh Hari Libur, Apakah Cuti Bersama? Berikut Penjelasannya  

“ini sama sekali bukan terkait politisasi, masalah ini terkait dengan uang negara dan ada undang-undangnya,” Ungkap Mahfud MD dikutip AyoJakarta.com dari kanal Youtube KompasTV.

Secara langsung Mahfud MD menilai bahwa Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus sekertaris Partai Nasdem Johnny G Plate melakukan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Agung juga telah mengungkapkan kepada Mahfud MD mendukung penyelesaian masalah ini secara hukum, dan pihak berwenang berusaha untuk menyelesaikan proyek ini karena merupakan pelayanan yang penting bagi rakyat.

Proses hukum masih berjalan, dengan pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta akan ada persidangan terbuka untuk menentukan tanggung jawab pihak-pihak terkait.

Baca Juga: Rezeki Nomplok? Bansos PKH dan BPNT Total Rp1,4 Juta, BLT Rp900 Ribu Cair hingga Kartu Prakerja Gelombang 53

Proses hukum terkait kasus korupsi proyek BTS masih memerlukan waktu dan harus dijalankan secara transparan dan adil.

Harapan kita semua masyarakat Indonesia adalah agar tindakan hukum yang diambil dapat memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia dan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan penggunaan uang negara demi kesejahteraan bersama.***