Diduga Terkait dengan Kasus Korupsi Yana Mulyana, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna Dicegah ke Luar Negeri

Ema Sumarna, Plh Wali Kota Bandung
Ema Sumarna, Plh Wali Kota Bandung

AYOJAKARTA.COM - Kasus korupsi mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana kini turut menyeret pengganti sementaranya yang tadinya menjabat sebagai Sekda Wali Kota Bandung, Ema Sumarna.

Ema Sumarna diketahui menggantikan Yana Mulyana menjadi Plh Wali Kota Bandung setelah sang Wali Kota ditangkap atas kasus korupsi (suap) pengadaan CCTV dan ISP layanan Bandung Smart City.

Ema Sumarna yang harus menjalani pemeriksaan soal dugaan keterkaitannya dengan Yana Mulyana harus dicegah oleh KPK untuk bepergian ke luar negeri.

Pihak KPK meminta pencegahan bepergian ke luar negeri untuk Ema Sumarna kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga: Wali Kota Bandung Yana Mulyana Ditangkap KPK, Ridwan Kamil Beri Tanggapan Begini

Pencegahan tersebut berlaku mulai awal Mei 2023 hingga berlaku selama enam bulan guna dilakukannya pemeriksaan soal dugaan keterkaitan Ema dengan kasus korupsi Yana Mulyana.

Di mana saat itu Ema Sumarna masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Wali Kota Bandung.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri seperti dikutip Ayojakarta.com dari Republika.co.id, Selasa (16/5/2023).

“Diduga pihak yang dicegah dimaksud (Ema Sumarna) memiliki keterkaitan erat dengan penyidikan perkara ini,” ujar Ali Fikri.

Baca Juga: Fantastis! Yana Mulyana Untung Banyak dari Kasus Suap, Mulai dari Barang Mewah hingga Liburan

Ali Fikri juga menambahkan bahwa masa pencegahan kepada Ema Sumarna masih bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

KPK berharap Ema Sumarna nantinya bisa kooperatif dalam menjalani penyidikan agar proses berjalan lancar dan segera dirampungkan.

Ema Sumarna sudah sempat dimintai keterangan pada pekan lalu tepatnya Rabu (10/5/2023) oleh pihak KPK.

Saat itu Ema Sumarna diperiksa dalam kapasitasnya yang menjabat sebagai Sekda Kota Bandung.

Baca Juga: Bikin Geger! Ini Dia Profil 2 Perusahaan yang Lakukan Suap Terhadap Walkot Bandung Yana Mulyana

Ema Sumarna diperiksa dan dimintai keterangan pada Rabu (10/5/2023) lalu oleh para penyidik dari KPK di Kantor balai Pengembangan PUPR Wilayah IV Bandung.

Pada pemeriksaan tersebut Ema Sumarna mulai diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga 14.30 WIB dipotong waktu salat dan makan.

Saat itu Ema Sumarna mengaku hanya dimintai keterangan soal peristiwa penangkapan Yana Mulyana dalam kasus korupsi CCTV dan ISP.

Selain Ema Sumarna, terdapat lima orang yang juga turut dimintai keterangan oleh KPK.

Baca Juga: Anter Musang King Sempat Jadi Kode ‘THR’ untuk Yana Mulyana, Kok Bisa?

Yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana, Kepala Seksi Diskominfo Kota Bandung Indra Arief Budyana, Operator CCROOM Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Nadya Nurul Anisa, Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung Sonny Salimi serta Anggota DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha.

Pada kasus korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Bandung itu, ada beberapa tersangka lain yang turut terlibat.

Di antaranya adalah Kepala Dishub Kota Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dishub Kota Bandung Khairur Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, serta CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi.

Artikel ini telah tayang di rejabar.republika.co id dengan judul KPK Cegah Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna ke Luar Negeri.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Wali Kota
# korupsi
# KPK
# Bandung
# Yana Mulyana
# Ema Sumarna
# ISP
# Ali Fikri

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.