Mahfud MD Komentari Anak Pejabat Tukang Pamer Harta yang Aniaya Putra GP Ansor: Hedonis Harus Diperiksa!

AYOJAKARTA.COM - Mahfud MD selaku Menkopolhukam turut menanggapi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak.

Mario Dandy Satrio, anak dari Rafael Alun Trisambodo yang kerap memamerkan kemewahan ini telah menganiaya seorang pria bernama David yang merupakan anak dari pengurus GP Ansor.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy ini pun menuai perhatian banyak pihak, termasuk Mahfud MD.

Baca Juga: Edarkan Narkoba atas Nama Teddy Minahasa, Ternyata Eks Kapolsek Kalibaru Peroleh Uang Ratusan Juta

Lewat Twitter, ia turut membuka suara perihal kasus penganiayaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dicuitkan, Menkopolhukam RI menyampaikan bahwa kasus ini tidak ada perdamaian dalam hukum pidana.

Penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy kepada David disebut harus diproses secara hukum.

Kemudian terkait kemewahan yang dipamerkan oleh pelaku yang merupakan anak dari pejabat juga perlu diperiksa.

“Tdk ada perdamaian atau permaafan dlm hukum pidana. Utk perkara ringan mmg ada restorative justice. Penganiayaan yg dilakukan oleh anak pejabat ini hrs diproses hukum. Scr hkm administrasi Pjbt yg pny anak dlm tanggungan hedonis dan ber-foya2 hrs diperiksa,” demikian isi cuitan @mohmahfudmd yang dikutip pada Jumat, 24 Februari 2023.

Tak hanya disorot oleh Mahfud MD, namun juga langsung disorot oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak pejabat ini pun berbuntut panjang.

Sri Mulyani dengan tegas memberi perintah untuk pencopotan Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya.

“Maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya, dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021, mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil,” kata Sri Mulyani yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Adanya perilaku hidup mewah bagi pejabat negara tentu menjadi pertanyaan sensitif dari masyarakat.

Sehingga Sri Mulyani mengungkapkan jika ada pejabat negara yang kerap memamerkan kemewahan dianggap mencederai keseluruhan jajaran Kementerian.

“Pertama telah saya sampaikan bahwa jajaran Kementerian Keuangan, dan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius legitimate, dari masyarakat mengenai dari mana sumber dari kemewahan itu diperoleh,” kata Sri Mulyani.***