Kabar Gembira, Kota Solo Dapat Dana Hibah Sebesar Rp 236 Miliar dari UEA, Begini Kata Gibran

AYOJAKARTA.COM - Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapat dana hibah Rp 236 miliar dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).

Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Gibran, melalui akun Twitter pribadinya @Gibran Rakabuming, Gibran mengaku senang dapat memenuhi undangan dari Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk menerima dana hibah yang diberikan ke Pemkot Solo tersebut.

Dalam unggahan Twitternya putra sulung dari Presiden Jokowi tersebut mengaku dana hibah tersebut akan digunakannya untuk mengatasi berbagai masalah di Kota Solo.

Baca Juga: Setelah Digugat Ferdy Sambo, Kini Polri Buka Suara: Siap Hadapi Gugatan!

"Alhamdulilah, bisa memenuhi undangan Presiden UEA untuk menerima dana hibah yang ke depan akan digunakan untuk mengatasi berbagai masalah di Kota Solo," tulis Gibran, dikutip dari akun twitter @Gibran Rakabuming pada Jumat (30/12/2022).

Diketahui Gibran sendiri saat ini masih berada di Emirat Arab sejak keberangkatanya pada Minggu, (25/12/2022).

Sementara itu, selama Gibran berada di Emirat Arab pucuk kepemimpinannya di Kota Solo digantikan oleh Wakil wali Kota Solo Teguh Prakosa.

Sama seperti yang disampaikan oleh Gibran, Teguh Prakosa mengatakan bahwa penerimaan dana hibah untuk Kota Solo ini adalah tindak lanjut dari Gibran dengan Presiden UEA dan Jokowi ketika peresmian masjid raya Sheikh Zayed di Solo.

Baca Juga: Heboh! Barang Bukti Laptop Kasus Pembunuhan Terhadap Brigadir J Terpecah Jadi 15 Bagian, Kok Bisa?

Lebih lanjut, dana hibah ini akan disalurkan kepada 7 organisasi perangkat daerah atau OPD.

Ketujuh OPD tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Sosial.

Sedangkan untuk pemakaian dana hibah tersebut, Teguh menyampaikan akan menggunakannya sesuai cara pengelolaan keuangan negara.

"Ada regulasinya, nanti regulasinya negara. Dari negara ke negara, tidak bisa dari negara langsung sub ke Pemda. Tetapi yang penting MOU," ujar Teguh Prakosa.***