Merasa Jadi Petugas Partai Seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo, Ini Besaran Gaji Megawati Soekarnoputri di PDIP

Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri

AYOJAKARTA.COM – Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo serta beberapa aktivis lainnya kerap disebut sebagai petugas PDIP.

Terkait hal ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa bingung dan dianggap sombong karena menyebut Joko Widodo dan Ganjar Pranowo sebagai petugas partai.

Megawati Soekarnoputri merasa bingung lantaran karena dirinya juga merupakan petugas partai yang ditugaskan kongres untuk memimpin PDIP.

Dikutip ayojakarta.com dari suara.com pada Senin (2/10/2023), Megawati Soekarnoputri menyebutkan bahwa dirinya, Jokowi dan Ganjar Pranowo disebut petugas partai karena sesuai dengan AD ART PDIP.

“Saya sampai bingung, lho kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader, diomongkan terlalu sombong. Itu kan AD ART di partai kita," sebut Megawati Soekarnoputri saat Rakernas.

Baca Juga: Hasil Elektabilitas Masih Paling Bontot, Anies Baswedan Sampaikan Hal Ini

Bahkan Megawati Soekarnoputri juga menyebutkan dirinya juga merupakan petugas partai yang ditugasi Kongres Partai serta dipilih kader PDIP untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum.

Bahkan Megawati Soekarnoputri menyebutkan bahwa dulu dirinya merupakan kader PDIP tidak langsung menjadi ketua umum dan yang memilih dirinya adalah orang dalam partai bukan di luar partai, karena itu akan melanggar ketentuan AD ART.

"Saya pun petugas partai. Ditugasi oleh Kongres Partai untuk menjadi, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader. Enggak mungkin tiba-tiba menjadi ketua umum. Siapa yang milih? Kalau orang luar yang dipilih. Itu melanggar ketentuan AD ART," lanjut Megawati Soekarnoputri.

Berkarier di PDIP, tentu menarik jika mengetahui gaji Megawati Soekarnoputri selama mengabdi mulai dari menjadi petugas partai dan kader hingga Ketua Umum.

Baca Juga: Hadiri Apel Akbar Desa Bersatu di Jawa Barat, Capres Anies Baswedan Ungkap Tujuan Akhir Cita-cita Perubahan

Diketahui bahwa partai politik memiliki tiga sumber dana yang bisa didapatkan dan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.

Sumber pertama tentu berasal dari iuran para kadernya, di mana untuk PDIP sendiri memiliki rekening khusus atas nama Rekening Gotong Royong, di mana setiap kader wajib menyetor sejumlah uang untuk operasional partai, menggaji ketum hingga melakukan pendidikan politik.

Iuran yang diterima tersebut tentu diperoleh dari para kader yang duduk di kursi legislatif, maka tidak heran jika pada pemilu tiap partai berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi DPR.

Diketahui setiap suara akan seharga Rp 108 sebagai contoh jika sebuah partai mampu mengantongi 20 juta suara dalam pemilu.

Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan Naik Usai Gandeng Cak Imin, DPP Partai NasDem Ungkap Rasa Syukur

Maka setiap tahun mereka akan dibantu dana sebanyak Rp 2,16 miliar untuk pemilu berikutnya.

Dengan demikian, gaji yang diterima sebagai pengurus partai berkisar Rp 5-50 juta.

Sementara gaji untuk staf administrasi di dalam partai diberikan secara profesional atau setiap bulan.

Sumber selanjutnya yaitu dana bantuan partai yakni sumbangan sah menurut hukum.

Baca Juga: Febri Diansyah Turut Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi di Kementan, Ada Keterlibatan?

Hal tersebut bisa berupa uang, barang dan jasa dan terakhir dari sokongan APBN atau APBD.

Diketahui dana dari APBN untuk bantuan partai sebesar Rp 1.000 per suara sah saat pemilu terakhir.

Namun ada juga yang mengungkapkan bahwa untuk pengurus partai tidak menerima gaji atau bekerja secara sukarela.

Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul Jadi Petugas Partai Seperti Jokowi-Ganjar, Berapa Gaji Megawati di PDIP?***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Ganjar Pranowo
# Partai
# Megawati Soekarnoputri
# PDIP
# PDIP
# Joko Widodo
# gaji
# Jokowi

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.